Tak Gelar Demo, Begini Cara Mahasiswa Buleleng Sampaikan Penolakan Omnibus Law

Pande Wismaya ยท Jumat, 09 Oktober 2020 - 13:58 WITA
Tak Gelar Demo, Begini Cara Mahasiswa Buleleng Sampaikan Penolakan Omnibus Law
Tujuh perwakilan mahasiswa menyampaikan aspirasi kepada Ketua DPRD Buleleng, Jumat (9/10/2020). (iNews.id/Pande Wismaya)

BULELENG, iNews.id - Tujuh organisasi mahasiswa di Kabupaten Buleleng, Bali menempuh cara berbeda dalam menyampaikan aspirasi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Mereka menyampaikan pernyataan sikap kepada DPRD Bali yang disampaikan oleh perwakilan.

Tujuh orang perwakilan organisasi mahasiswa mendatangi DPRD Buleleng, Bali, Jumat (9/10/2020). Mereka ditemui oleh Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna. Dalam pertemuan itu, mereka membacakan tujuh poin sikap mahasiswa terkait pengesahan UU Cipta Kerja.

"Kami menyampaikan tujuh poin ini kepada DPRD sebagai pernyataan sikap kami atas pengesahan UU Cipta Kerja," tutur Bayu Anggara Saputra yang menjadi juru bicara mahasiswa.

Tujuh poin itu yakni, pertama, menolak UU Cipta Kerja. Kedua, DPR telah gagal menyuarakan aspirasi rakyat. Ketiga, pengesahan UU Cipta Kerja mengganggu stabilitas negara.

Keempat, pengesahan UU Cipta Kerja tidak sejalan dengan pemulihan kondisi akibat Covid-19. Kelima, UU Cipta Kerja tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Keenam, mendukung Judicial Review, dan ketujuh, mendesak presiden mengeluarkan Perppu.

"Saya sangat berterima kasih kepada adik-adik organisasi mahasiswa dalam penyampaian sikap," kata Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna

Dia menyebut, cara mahasiswa Buleleng ini sebagai contoh yang baik menyampaikan aspirasi di tengah pandemi Covid-19. Keputusan mereka tidak menggelar demo di tengah pandemi Covid-19 patut diapresiasi.

"Karena sekarang kita sedang Covid, dan mereka sangat sayang sama daerah ini, sehingga penyampaian aspirasi mereka hanya disampaikan perwakilan pengurus ke DPRD," tutur politisi PDIP ini.


Editor : Reza Yunanto