Pemprov Bali Bakal Wajibkan Kendaraan Listrik di Pemerintahan Tahun Ini

DENPASAR, iNews.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali akan mewajibkan penggunaan kendaraan listrik di lingkungan pemerintahan. Hal ini untuk memberi contoh kepada aparat pemerintah pusat, daerah hingga lembaga negara yang ada di Bali.

"Pemerintah harus jadi contoh. Aparat pemerintahan pusat, daerah, lembaga-lembaga negara di Bali harus menggunakan mobil atau sepeda motor listrik," kata Gubernur Bali Wayan Koster, Kamis (26/1/2023).

Baca Juga

Anak Mantan Sekda Buleleng Divonis 4 Tahun Kasus Korupsi, Kejati Bali Banding

Koster mengatakan, penggunaan kendaraan listrik memiliki kelebihan seperti biaya bahan bakar dan perawatan yang murah. Selain itu ramah dampaknya bagi lingkungan.

Terkait pengadaan, Koster mengusulkan untuk dibeli oleh perusahaan daerah (Perusda).

Baca Juga

WNA Australia Ngaku Dirampok-Dianiaya di Bali Minta Maaf, Tulis Surat Bermaterai

"Kalau provinsi kita mau kerja sama dengan Perusda. Perusda yang membeli mobilnya, kita yang menyewa dan tiap tahun bayar," katanya.

Baca Juga

Ibu-Anak Tipu Putri Kerajaan Arab Saudi Divonis 19 Tahun, Jaksa: Masih Pikir-Pikir

Kepala Dinas Perhubungan Bali, IGW Samsi Gunarta menambahkan, Pemprov Bali berencana mengadakan delapan unit kendaraan listrik.

"Pengadaannya sekitar delapan unit dulu. Kemudian kita akan coba ini dengan model sewa. Masih butuh hitung-hitungan karena anggaran," ujar Kepala Dinas Perhubungan ujar Gunarta..

Baca Juga

Tipu Putri Kerajaan Saudi Kasus Jual Beli Tanah di Bali, Ibu Anak Divonis 19 Tahun Penjara

Gunarta mengatakan, Pemprov Bali menargetkan pada tahun 2023 ini memiliki 30 unit kendaraan listrik. Namun hal itu akan disesuaikan dengan keuangan daerah.

Selain itu Pemprov Bali juga akan menentukan skema yang digunakan untuk pengadaan kendaraan listrik. Apakah beli atau sewa pakai.

Editor: Reza Yunanto