Gubernur Koster Ungkap Pembukaan Pariwisata Bali Terganjal Permenkumham

Antara ยท Jumat, 24 Juli 2020 - 15:40 WIB
Gubernur Koster Ungkap Pembukaan Pariwisata Bali Terganjal Permenkumham
Gubernur Bali Wayan Koster (Humas Pemprov Bali)

DENPASAR, iNews.id - Rencana Bali membuka pariwisata untuk wisatawan mancanegara pada 11 September 2020 kemungkinan menghadapi kendala. Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Republik Indonesia.

"Jadi bukan karena gubernur yang menahan supaya wisatawan tidak datang ke Bali. Tetapi yang melarang itu Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020," kata Koster di Denpasar, Jumat (24/7/2020).

Koster mengatakan, sepanjang Permenkumham itu masih berlaku, maka wisatawan asing belum bisa datang ke Indonesia termasuk ke Bali.

Dia merasa perlu menegaskan ini agar tidak ada persepsi di masyarakat ataupun kalangan pariwisata bahwa dirinya sengaja menutup pariwisata Bali dalam waktu lama.

"Jadi sepanjang Permenkumham belum dicabut atau direvisi, maka wisatawan mancanegara belum bisa datang ke Indonesia termasuk ke Bali," tuturnya.

Koster mengatakan, dirinya telah berbicara dengan Menkumham Yasonna Laoly terkait hal ini. Secara khusus dia telah menyampaikan rencana pembukaan kembali pariwisata Bali untuk wisatawan asing pada 11 September mendatang.

Saat itu, Koster mengatakan dirinya telah menanyakan kepada Menkumham Yasonna terkait Permenkumham yang mengganjal tersebut.

Menurut Koster, Yasonna belum bisa memberi kepastian kapan Permenkumham itu dicabut atau direvisi. Sebab pemerintah masih melihat kondisi di lapangan terkait penanganan Covid-19.

"Beliau menjawab belum bisa memberikan kepastian karena masih melihat dinamika lapangan," ujar pria yang juga politisi PDIP ini.

Koster mengakui keputusan mencabut atau merevisi Permenkumham itu tidak bisa dilakukan serta-merta tanpa pertimbangan. Sebab harus ada kesepakatan antarnegara kapan memperbolehkan warganya lagi bepergian ke luar negeri.

"Tidak bisa juga Indonesia membolehkan tetapi negara lain melarang. Ya berarti belum bisa juga," tuturnya.


Editor : Reza Yunanto