Praperadilan Rektor Unud, Kuasa Hukum Pertanyakan Alat Bukti Penetapan Tersangka

DENPASAR, iNews.id - Pengadilan Negeri (PN) Denpasar menggelar sidang praperadilan penetapan tersangka korupsi Rektor Universitas Udayana (Unud), Nyoman Gde Antara. Tim kuasa hukum Unud mempertanyakan status tersangka Nyoman Gde Antara.

Salah satu anggota tim hukum Unud, Gede Pasek Suardika mempertanyakan alat bukti yang digunakan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali menetapkan Gde Antara sebagai tersangka.

Baca Juga

Jadwal Buka Puasa Denpasar Hari Ini Senin 17 April 2023

"Penetapan tanggal 8 Maret 2023. Tanggal 8 Maret 2023 ke belakangnya apa alat buktinya?" kata Suardika, Senin (17/4/2023).

Dalam permohonan praperadilan, Tim hukum Unud memberikan sejumlah dasar hukum terkait pungutan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) jalur mandiri di Unud.

Baca Juga

Remaja Asal Denpasar Hilang Terseret Arus saat Melukat di Sungai Balian

Menurut Suardika, tidak ditemukan adalanya alasan untuk menjadikan Gde Antara sebagai tersangka karena payung hukumnya sangat lengkap.

Baca Juga

25 Makanan Khas Bali Paling Populer, Lezat dan Wajib Coba

"Di mana problemnya atau unsur melawan hukumnya? Kami sudah hadirkan semua payung hukum yang dilakukan oleh Unud, sehingga unsur melawan hukumnya tidak ada," ujarnya.

Kendati demikian, dirinya berharap Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Bali dapat menghadirkan alat bukti akurat untuk membuat kasus tersebut terang-benderang.

Baca Juga

Luiza Kosykh, Bule Rusia Foto Telanjang di Pohon Sakral Kayu Putih Dideportasi

Dalam sidang praperadilan sebelumnya, tim hukum Unud juga mempertanyakan kerugian negara yang disebut oleh Kejati Bali.

"Kerugian negara itu hitungan bagaimana? Bagaimana mungkin sampai menemukan kerugian negara Rp400-an miliar sementara dalam kurun waktu 2018-2022 saja totalnya Rp335 miliar," katanya.

Terkait hal tersebut, JPU Kejati Bali, Gede Astawa mengatakan akan mempelajari dokumen pemohon.

"Setelah kami cermati ada enam alasan. Karena itu, kami memohon penundaan untuk penyesuaian jawaban," ujarnya.

Hakim tunggal Agus Akhyudi yang memimpin sidang praperadilan menjadwalkan sidang selanjutnya pada Selasa 18 April 2023.

Editor: Reza Yunanto