Polisi: Demo Menolak Tes Corona di Bali Langgar Protokol Kesehatan

Antara ยท Senin, 27 Juli 2020 - 17:15 WIB
Polisi: Demo Menolak Tes Corona di Bali Langgar Protokol Kesehatan
Ratusan orang menggelar demo menolak rapid test dan tes swab sebagai syarat perjalanan di Monumen Bajra Sandi, Denpasar, Minggu (26/7/2020). (iNews.id/Aris Wiyanto)

DENPASAR, iNews.id - Polisi menilai demo menolak rapid test dan tes swab yang digelar sekelompok masyarakat di Denpasar pada Minggu (26/7/2020) melanggar Peraturan Wali Kota (Perwali) Denpasar tentang protokol kesehatan. Namun tak ada sanksi hukum bagi penyelenggara maupun peserta demo.

"Tidak ada unsur pidananya. Hanya pelanggaran Perwali saja," kata Kabag Ops Polresta Denpasar, Kompol Putra Astawa di Denpasar, Senin (27/7/2020).

Dia mengatakan, demo tersebut digelar Front Demokrasi Perjuangan Rakyat Bali (FRONTIER Bali) bersama Komunitas Bali Tolak Rapid yang tergabung dalam Masyarakat Nusantara Sehat (MANUSA).

Kelompok penolak tes corona itu telah memberikan surat pemberitahuan penyelenggaraan demo, dan ingin menyampaikan hak berpendapat di muka umum terkait menolak rapid test dan swab di Bali.

Dengan pemberitahuan itu, polisi mengamankan jalannya demo. Namun, penegakan hukum Perwali-nya menjadi tugas Satpol PP.

"Sehingga kami selaku kepolisian wajib mengamankan aksi tersebut. Penegakan dari kegiatan itu dilakukan Satpol PP," tuturnya.

Terpisah Kepala Satpol PP Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi menyatakan demo yang digelar Minggu kemarin tidak mematuhi protokol kesehatan.

Selain tidak memakai masker, peserta demo mengajak juga orang lain untuk tidak mematuhi protokol kesehatan.

"Itu tidak benar. Kalau terjadi sesuatu berakibat mereka terpapar Covid itu siapa yang disalahkan?," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, ratusan orang menggelar demo di Monumen Bajra Sandi di Renon menolak kebijakan rapid test dan tes swab Covid-19 sebagai syarat administrasi di masa new normal.

Kebijakan itu dinilai tidak efektif karena tidak menjamin seseorang bebas Covid-19 dan malah memberatkan di tengah situasi ekonomi yang sulit akibat pandemi Covid-19.

"Kebijakan ini berpeluang dipakai kedok bisnis kesehatan," kata koordinator pengunjuk rasa Made Krisna Dinata.


Editor : Reza Yunanto