Penetapan APBD Badung 2026 Ditunda, Ketua DPRD Desak Anggaran yang Realistis

BADUNG, iNews.id - Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti memberikan tanggapan terkait penundaan penetapan Ranperda APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026. Dia mengungkapkan, penundaan tersebut dikarenakan adanya penyesuaian signifikan terkait APBD 2025.

Adappun pada awalnya anggaran dirancang sebesar Rp13 triliun diturunkan menjadi Rp11,3 triliun. Sementara itu, pendapatan yang awalnya dirancang Rp10,5 triliun diturunkan menjadi Rp9,5 triliun.

Baca Juga

Peringatan HUT ke-16 Mangupura, DPRD Badung Gelar Rapat Paripurna Istimewa

"Masih banyak yang perlu disesuaikan, belajar dari APBD tahun 2025 ini, ketika berbicara pendapatan ternyata tidak terlampaui atau tidak tercapai, sehingga banyak terjadi rasionalisasi program. Kita tidak ingin APBD 2026 seperti sekarang," ucap Anom Gumanti usai Rapat Paripurna Peringatan HUT Mangupura ke-16, Minggu (16/11/2025).

Lebih lanjut, dia menegaskan penyesuaian APBD tersebut merupakan langkah yang baik untuk APBD 2026 yang realistis. “Inilah langkah yang baik. Prestasi tidak selalu dilihat dari angka kenaikan yang terpenting adalah pengelolaan anggaran yang realistis,” ucapnya.

Baca Juga

Raker Komisi IV DPRD Badung, Pastikan Program Pembangunan Berdampak bagi Masyarakat

Anom Gumanti juga menyampaikan DPRD telah melakukan efisiensi termasuk penghematan mencapai Rp25 miliar, sebagai bukti keseriusan dalam menjaga kesehatan fiskal daerah.

“Ini bukti kami di dewan mendukung hal tersebut, demi mendukung anggaran Badung yang realistis, supaya jangan nanti di kemudian hari setelah proses ini berjalan (ditetapkan), program tidak bisa dibayarkan. Ini yang kita takutkan," katanya.

Meski dilakukan rasionalisasi, dia memastikan bahwa program prioritas tetap menjadi fokus utama, termasuk yang bersifat mandatory serta kebutuhan pokok masyarakat.

Editor: Rizqa Leony Putri