Pastikan Kebijakan Anggaran, Komisi II DPRD Badung Gelar Rapat Raperda APBD 2026

BADUNG, iNews.id – Komisi II DPRD Kabupaten Badung kembali menunjukkan langkah tegas dalam memastikan setiap kebijakan anggaran benar-benar berpihak pada masyarakat.

Dalam rapat kerja pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026 pada Kamis (6/11/2025), Komisi II membedah berbagai program prioritas dari empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD): PUPR, Perkim, Kominfo, dan DLHK.

Baca Juga

Gelar Rapat Paripurna bersama Bupati, DPRD Badung Sepakati 4 Raperda Jadi Perda

Ketua Komisi II DPRD Badung Made Sada mengatakan bahwa rapat ini menjadi bagian penting dari komitmen DPRD untuk mempercepat penetapan APBD sekaligus mempertajam arah pembangunan.

“Kami fokus membedah prioritas anggaran 2026 agar segera diketok palu sesuai arahan bapak Bupati. Semua harus tepat sasaran dan berpihak pada rakyat,” ujarnya.

Adapun fokus terbesar disorot pada Dinas PUPR dengan alokasi anggaran lebih dari Rp3 triliun, yang diarahkan untuk penanganan kemacetan, peningkatan infrastruktur, dan estetika kawasan pedesaan.

“Kami minta proyek Jalan Lingkar Selatan dan Lingkar Canggu dimaksimalkan. Bila kualitas pekerjaan tidak sesuai, kontraktor wajib bertanggung jawab,” tuturnya.

Sementara di sektor perumahan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) melaporkan adanya 1.600 permohonan bedah rumah, namun baru 600 rumah yang siap diverifikasi dan dilaksanakan pada 2026.

“Dengan PAD Badung lebih dari Rp10 triliun, tak boleh ada rakyat miskin di Badung. Pada 2027 semua warga harus sudah memiliki rumah layak huni,” katanya dengan tegas.

Dari sisi lingkungan, Komisi II juga menyoroti masalah pengelolaan sampah. Badung kini memiliki 41 TPS3R aktif, namun dinilai masih perlu tambahan mesin insinerator dan percepatan pembangunan TPST di Kuta dan Mengwi.

“Kami minta penutupan TPA Suwung yang dijadwalkan 31 Desember 2025 ditunda. Tidak logis ditutup kalau belum ada solusi pengganti,” ucap Sada.

Dirinya menambahkan, pemerintah pusat sudah menyiapkan proyek Waste to Energy (WTE) yang akan mengubah sampah menjadi energi bersih, dan ditargetkan beroperasi pada 2028.

Sementara itu, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mendapat apresiasi atas Program Kontak Badung Bupati, yang menerima rata-rata 20 pengaduan warga per hari. Komisi II mendorong peningkatan sistem keamanan digital dan fisik, terutama pemasangan CCTV canggih di seluruh wilayah Badung.

“Program ini luar biasa, tapi harus diimbangi dengan keamanan yang kuat, apalagi di wilayah pariwisata,” ujarnya.

Made Sada menegaskan, pembahasan ini baru tahap awal dan akan dilanjutkan secara mendalam per-OPD untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran.

“Kami ingin pembangunan berjalan efektif, estetika Badung terjaga, dan masyarakat hidup sejahtera tanpa kesenjangan,” tuturnya.

Editor: Anindita Trinoviana