Kasus Korupsi Dana SPI, Kuasa Hukum Rektor Unud Pertanyakan soal Kerugian Negara

DENPASAR, iNews.id - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali telah menetapkan Rektor Universitas Udayana (Unud) Nyoman Gede Antara sebagai tersangka dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi (SPI). Kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp443 miliar.

Kuasa hukum Antara, Gede Pasek Suardika mempertanyakan dari mana Kejati Bali menghitung kerugian negara. 

Baca Juga

Korupsi Dana SPI, Giliran Eks Rektor Unud Anak Agung Raka Sudewi Diperiksa Kejati Bali 

"Kerugian negaranya berapa yang sebenarnya? dan siapa otoritas yang menghitung kerugian negara," ujar Gede Pasek, Kamis (30/3/2023).

Menurutnya, berdasarkan data BPK, BPKP, Irjen Kemendikbud hingga audit akuntan publik semua menyatakan tidak ada masalah. Ini artinya pungutan dana sumbangan SPI sah dan diatur dalam peraturan menteri.

Baca Juga

Unud Bakal Ajukan Praperadilan Penetapan Tersangka Rektor Nyoman Gde Antara

Pasek justru menilai Kejati Bali sangat bombastis dalam menetapkan status tersangka kepada Antara.

"Jujur angkanya sangat bombastis dan berbeda-beda," katanya.

Baca Juga

Rektor Nyoman Gde Antara Tersangka Korupsi, Unud Beri Penjelasan Soal Dana SPI

Karena itu, dia berharap Kejati Bali menjalankan proses hukum ini secara terukur dari sisi hukum.

Baca Juga

Rektor Unud Nyoman Gde Antara Tersangka Korupsi Belum Ditahan, Ini Alasan Kejati Bali

"Semoga ini tidaklah kasus pokoknya karena punya kewenangan," ujarnya.

Dia menambahkan, pungutan dana SPI kini menjadi pertaruhan kebijakan Unud karena menyangkut nama baik dan harkat martabat institusi pendidikan terbesar di Bali.

Baca Juga

Diperiksa 9 Jam Korupsi Dana SPI, Rektor Unud Gde Antara Dicecar 48 Pertanyaan

"Apalagi Unud itu punya hubungan internasional juga dengan berbagai kampus di luar negeri," ucapnya.

Editor: Donald Karouw