Jokowi Tak Larang Masyarakat Mudik, Hanya Berlaku untuk ASN, TNI Polri dan BUMN

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan kebijakan larangan mudik bagi ASN, pegawai BUMN, dan aparat TNI/Polri. Kebijakan itu dibuat untuk mengurangi penyebaran virus corona (Covid-19).

"Kebijakan mudik yang pertama hari ini sudah kita putuskan bahwa untuk ASN, TNI dan Polri serta pegawai BUMN dilarang mudik. Kemduian untuk masyarakat kita akan melihat lebih detail di lapangan, akan mengkalkulasi dari hal-hal yang ada di lapangan," kata Jokowi dalam keterangan yang disampaikan melalui telekonfrensi, Kamis (9/4/2020).

Baca Juga

Kapolri Larang Blokade Jalan, Aparat Diminta Kawal Distribusi Logistik

Sedangkan untuk masyarakat pada umumnya, Jokowi mengatakan sifatnya hanya sebatas imbauan. Namun demikian, Jokowi menegaskan akan terus dilakukan evaluasi.

"Pembatasan mudik dan kemungkinan adanya larangan mudik, akan kita putuskan setelah melalui evaluasi di pangan yang dilakukan setiap hari," ujarnya.

Baca Juga

Sri Mulyani Pastikan PNS Golongan I, II dan III Dapat Gaji ke-13 dan THR

Jokowi mengakui ada dua kelompok masyarakat yang mudik. Kelompok pertama terpakasa mudik karena tidak ada penghasilan, sementara yang kedua karena kebiasaan dan tradisi.

Jokowi memastikan kepada warga yang tidak mudik di sekitar Jakarta, Bogor, Depok, Tangeran, dan Bekasi (Jabodetabek) akan disiapkan bantuan sosial. Bantuan berupa uang tunai senilai Rp600.000 seelam tiga bulan.

Baca Juga

PNS Mudik Terancam Potong Tunjangan, Menpan RB: Kami Ingin Tegas!

"Bagi yang tidak mudik, tadi disiapkan bantuan sosial," katanya.

Hingga Kamis (9/4/2020), jumlah orang terjangkit virus corona mencapai 3.293 orang di seluruh Indonesia.

Baca Juga

Ikuti Anjuran WHO, Jokowi: Keluar Rumah Harus Pakai Masker

Tradisi mudik dikhawatirkan akan memicu peningkatan kasus positif yang lebih besar di daerah-daerah.

Editor: Reza Yunanto