Izin Belum Lengkap, DPRD Badung Sidak Pembangunan Resort di Berawa

BALI, iNews.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung Melalui Komisi I, II, dan III melakukan Kunjungan Kerja Lapangan (KKL) atau sidak di Magnum Resort Berawa, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Rabu (11/6/2025).

Turut hadir, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Satpol PP Kabupaten Badung, Camat Kuta Utara dan Perbekel Desa Tibubeneng.

Baca Juga

DPRD Badung Godok Rancangan Perda Inisiatif Fasilitasi Kekayaan Intelektual

Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi I, I Gusti Lanang Umbara mengatakan bahwa sidak ini bertujuan agar tertib administrasi perizinan, pembangunan insfratruktur, pembuangan limbah dan pajak retribusi daerah dalam berusaha di Pemerintahan Kabupaten Badung.

Untuk itu, pihaknya dari DPRD Badung melaksanakan sidak di kawasan ini, karena adanya laporan dari masyarakat, bahwasanya proses pembangunan ini belum disertai izin-izin yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Baca Juga

DPRD Badung Terima Kunjungan Pansus DPRD Provinsi DKI Jakarta

"Setelah kita cek memang betul dan belum terlengkapinya semua unsur-unsur dari perizinan. Dasarnya saja belum dilengkapi sesuai dengan yang disampaikan oleh Kabid DLHK, bahwasanya ini baru proses Amdal," kata Lanang Umbara.

Menurutnya, tahapan Amdal belum diselesaikan, sehingga secara otomatis semua perizinan belum bisa terpenuhi.

"Karena ini kan Penanaman Modal Asing (PMA), tentunya kewenangan untuk Amdal itu ada di pusat. Sesuai dengan informasi tadi, pusat sudah melimpahkan ke provinsi dan provinsi sekarang tidak berani menangani, karena disini sudah terlaksana pembangunan," tuturnya.

Bahkan, diinformasikan oleh Kabid DLHK secara lisan, yang direkomendasikan untuk melakukan penutupan sebagai acuan bagi Pemerintahan Kabupaten Badung khususnya.

Mengingat, hal ini sifatnya hukum, tentunya pihaknya dari DPRD Badung tidak bisa menerima informasi secara lisan. Oleh karena itu, pihaknya sudah mengutus DLHK Kabupaten Badung segera berkoordinasi dengan DLHK Provinsi Bali untuk memohon surat secara resmi.

"Kalau memang DLHK Bali merekomendasikan ke kami melaksanakan penutupan, karena itu merupakan kewenangan mereka, maka kami akan lakukan, tapi kalau itu tidak, tentunya kita juga punya kewenangan di Pemerintahan Kabupaten Badung sesuai dengan SOP yang sudah dilaksanakan oleh Satpol PP kita," katanya.

Meski demikian, Satpol PP Badung sudah melakukan teguran dengan memberikan Surat Peringatan (SP) sebanyak dua kali tinggal menunggu Surat Peringatan (SP) ketiga, sehingga pihaknya berhak memasang Pol PP lainnya di sini.

"Tadi, hasil koordinasi, kita berikan sesuai dengan SOP di Satpol PP untuk mereka dari manajemen Magnum Resort Berawa memenuhi segala ketentuan sampai batas SOP itu sekitar dua minggu," tuturnya.

Jika dua minggu lagi mereka tidak bisa memenuhi, kata Lanang Umbara, maka pihaknya akan melaksanakan fungsinya bakal merekomendasikan kepada Satpol PP untuk memasang Pol PP lain.

"Artinya semua kegiatan disini dihentikan, itu tidak ada pembongkaran, karena disini sesuai dengan kawasannya memenuhi syarat, cuma mereka belum mendapatkan izin secara lengkap," ucapnya. 

Editor: Rizqa Leony Putri