Hari Ini Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Denpasar Dimulai, Ini yang Perlu Diketahui

Reza Yunanto ยท Jumat, 15 Mei 2020 - 06:25 WIB
Hari Ini Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Denpasar Dimulai, Ini yang Perlu Diketahui
Ilustrasi Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) di Denpasar (Antara)

DENPASAR, iNews.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar, Bali resmi memulai Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) hari ini, Jumat 15 Mei 2020. PKM dilakukan untuk mengurangi penyebaran virus corona (Covid-19) di ibu kota Provinsi Bali ini, terutama karena meningkatnya kasus transmisi lokal.

Penerapan PKM berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Desa, Kelurahan dan Desa Adat Dalam Percepatan Penanganan Covid-19.

PKM berlaku mulai 15 Mei 2020 hingga 30 Mei 2020. Apabila diperlukan, PKM akan dilanjutkan tahap berikutnya yakni 31 Mei hingga 14 Juni 2020.

PKM berbeda dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PKM tidak melakukan pembatasan seperti penutupan jalan atau akses transportasi, dan penutupan aktivitas perekonomian. PKM lebih menekankan pembatasan kegiatan masyarakat yang tidak perlu.

"Kegiatan masyarakat yang dibatasi. Dari sisi perekonomian tetap berjalan namun merujuk pada protokol kesehatan," kata Pelaksana Tugas Harian Gugus Tugas Covid-19 Kota Denpasar, Made Toya, Kamis (14/5/2020).

PKM ditetapkan dengan cara mengatur kegiatan masyarakat yakni bekerja, belajar dan beribadah dari rumah.

Selain itu, pengawasan perbatasan meliputi mengawasi pendatang yang masuk ke Denpasar, dan mewajibkan penggunaan masker.

PKM juga mengatur pembatasan kegiatan usaha masyarakat sepeti rumah makan, restoran, toko, pasar tradisional dan usaha lain dilakukan dengan membatasi jam operasional.

Bagi warga yang akan masuk Denpasar diwajibkan melengkapi diri dengan surat. Bagi pekerja harus membawa surat tugas/keterangan kerja dari pelaku usaha. Surat keterangan wirausaha/mandiri untuk pelaku usaha, dan bagi pekerja sektor informal bisa membawa surat keterangan kerja dari Lurah/Desa setempat.

Selama menjalani aktiivatas di luar rumah, masyarakat wajib untuk memakai masker dan membawa kelengkapan identitas seperti KTP dan memiliki tujuan yang jelas.

Adapun sanksi yang akan diterapkan selama PKM yakni sanksi administrasi yang meliputi teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara tempat usaha, dan terakhir pencabutan izin usaha.

Sedangkan sanksi adat diseragamkan oleh seluruh desa adat di Denpasar.

Selama PKM berlangsung, ada 11 pos pemantauan yang didirikan untuk memantau arus keluar masuk Denpasar dan memantau aktivitas masyarakat.

Berikut 11 titik pos pantau tersebut:

1. Pos Ayani di Jalan Ahmad Yani Selatan
2. Pos Mahendra di traffic light Gunung Salak
3. Pos Catur Muka Lapangan Puputan
4. Pos Imam Bonjol di traffic light Pulau Galang
5. Pos Biaung di Jalan Prof IB Mantra
6. Pos Mina di Jalan Antasura
7. Pos Penatih di Jalan Trengguli
8. Pos Tohpati di traffic light Pos Polisi Tohpati
9. Pos Diponegoro di tempat pameran Sesetan
10. Pos Gatsu di Jalan Gatot Subroto Barat
11. Pos Pantau Induk di Umanyar-Ubung Denpasar


Editor : Reza Yunanto