Dugaan Mafia Visa, Kemenkumham Bali: Tak Masalah Bila Disepakati

DENPASAR, iNews.id - Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali memberikan tanggapan soal dugaan mafia visa bagi wisatawan asing. Biaya pengurusan visa yang naik tak jadi masalah jika disepakati pemohon dan pengurus.

"Jika transaksi biaya visa telah disepakati antara pemohon dengan pihak agen, seharusnya tidak ada yang dirugikan karena kedua pihak telah sepakat," kata Kepala Kanwil Hukum dan HAM Bali, Jamaruli Manihuruk melalui keterangan tertulis, Selasa (22/2/2022).

Baca Juga

Kisah Djuwari Pemikul Tandu Jenderal Sudirman saat Bergerilya di Hutan Belantara

Jamaruli menjelaskan, besaran tarif visa telah diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2019. Untuk visa kunjungan saat kedatangan Rp500 ribu, visa tinggal terbatas saat kedatangan Rp700 ribu, visa kunjungan sekali perjalanan USD50, visa kunjungan beberapa kali perjalanan USD110 dihitung per tahun, dan visa tinggal terbatas USD150. 

Menurut Jamaruli, belum ada laporan agen visa nakal yang mematok tarif hingga Rp5,5 juta untuk pengurusan visa dengan jalur cepat. 

Baca Juga

Lagoi Bintan Terima Kedatangan Turis Singapura Mulai 25 Februari

Karena itu, penelusuran akan dilakukan terkait tarif berlipat yang dikenakan agen. Termasuk apakah kenaikan tarif itu dilakukan berdasarkan kesepakatan antara agen dengan pemohon. 

"Jika merasa dirugikan, silakan lapor polisi," katanya.

Baca Juga

Blak-Blakan Wagub Bali : Mafia Visa Patok Rp5,5 Juta untuk Jalur Ekspres

Sebelumnya Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati mengungkap ada mafia pengurusan visa. Tarif yang dipasang pun selangit. 

Baca Juga

Arak Gula Ancam Eksistensi Arak Bali, Koster Minta Produksinya Dihentikan

"Untuk jalur paling cepat bayar Rp5,5 juta, yang medium 4,5 juta itu," kata pejabat yang disapa Cok Ace ini. 

Cok Ace menemukan agen visa itu dari postingan di media sosial Instagram. Bisnis yang dilakukan baru berjalan sekitar dua minggu. Di Instagram, agen visa itu mencantumkan alamat yang jelas lengkap dengan nomor telepon dan tarif yang dipatok. 

Cok Ace menilai praktik itu menimbulkan harga mahal sekali beberapa kali lipat. "Jangan terlalu jauh timpang kalau kita lihat resminya dari pemerintah kan tidak sampai (segitu). Kalau cari untung yang wajar-wajar saja," ujarnya. 

Cok Ace sudah melaporkan temuan itu ke pusat. "Kita sudah serahkan ke pusat sebagai informasi dan tertulis juga sudah ada. Kebetulan besok kita rapatkan dengan bapak menteri," katanya.

Editor: Reza Yunanto