DPRD Badung Pastikan Pabrik Coca Cola Penuhi Hak Karyawan Terdampak PHK

BALI, iNews.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung melalui Komisi IV menggelar Kunjungan Kerja Lapangan (KKL) atau sidak ke PT Coca Cola Amatil Indonesia yang berlokasi di Desa Werdi Bhuana, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Jumat (13/6/2025).

Turut hadir pada kesempatan tersebut, yakni Komisi IV dipimpin ketua komisi Nyoman Graha Wicaksana didampingi Anggota Komisi Made Suwardana, Nyoman Sudana, Gede Suraharja dan Putu Sekarini, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Badung Putu Eka Merthawan, Camat Mengwi dan Perbekel Werdi Bhuana.

Baca Juga

Komisi II DPRD Badung Raker dengan Dinas Pariwisata dan Distanpangan, Bahas RKPD 2025

Sidak Komisi IV DPRD Kabupaten Badung dilakukan menindaklanjuti informasi pabrik PT. Coca Cola Amatil Indonesia ditutup beroperasi per 1 Juli 2025, yang berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Badung Nyoman Graha Wicaksana mengatakan, kehadiran Komisi IV DPRD Badung sebagai bentuk rasa empati terhadap para karyawan yang terdampak PHK, serta perusahaan PT Coca Cola Amatil Indonesia yang menutup operasionalnya.

Baca Juga

DPRD Badung Godok Rancangan Perda Inisiatif Fasilitasi Kekayaan Intelektual

"Kami hadir disini, untuk memastikan yang menjadi hak-hak karyawan itu bisa dipenuhi oleh pihak perusahaan," katanya.

Selain itu, Komisi IV DPRD Badung juga mengajak Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Badung, agar melakukan langkah-langkah mitigasi terhadap para karyawan yang terdampak PHK ini.

"Apakah nantinya akan memberikan Pelatihan Kerja dan bekerja sama, serta mencarikan Lowongan Kerja atau Loker yang ada di Kabupaten Badung," katanya.

Seperti diketahui, PT Coca Cola Amatil Indonesia bakal memberikan pesangon pada karyawan, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ini diberlakukan, yaitu para karyawan mendapatkan lebih dari 8 kali pesangon. Namun, jika berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 tahun 2023, maka para karyawan berhak memperoleh 8 kali pesangon.

"Ditambah pula pihak Coca Cola tetap membayar BPJS Ketenagakerjaan itu selama 10 bulan dan juga akan memberikan pelatihan kewirausahaan kepada karyawan yang terdampak PHK," ucapnya.

Oleh karena itu, Graha Wicaksana merasa pihak PT Coca Cola Amatil Indonesia sudah melaksanakan kewajibannya dengan sangat baik. Di samping mempekerjakan masyarakat, beragam program CSR juga dirasakan masyarakat di lingkungan yang lainnya.

Perbekel Werdi Bhuana menjabarkan, misalnya pada Banjar Adat dan Banjar Dinas yang sangat dibantu dengan segala kegiatan.

"Bahkan, di tempat kami di Dapil Kuta, kami juga mendapatkan bantuan juga berupa biaya ketenagakerjaan bagi tukang bersih-bersih yang ada di Pantai Kuta itu," ucapnya.

Terkait hal ini, Graha Wicaksana juga berharap supaya prgoram CSR tersebut dapat tetap berlaku dan berkelanjutan ke depannya.

"Masalah penyebabnya, kami tidak ikut intervensi, itu kewenangan ada di pihak manajemen perusahaan tersebut," tuturnya.

Untuk mengantisipasi efek domino atas isu PHK, Graha Wicaksana menyampaikan kepada dinas terkait supaya waspada dengan kejadian ini agar tidak terdampak ke daerah lainnya, khususnya Badung yang menggantungkan pendapatan dengan pariwisata.

"Itu sangat rentan sekali dengan segala situasi global yang ada di dunia ini sehingga diharapkan nanti langkah-langkah mitigasinya bisa lebih jelas lagi dilakukan, agar kita tidak terkejut atas kejadian tersebut," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Badung, Putu Eka Merthawan mengatakan bahwa pihaknya berkompetensi untuk mengawasi proses rasionalisasi atas kejadian tersebut, yaitu nafkah dan keamanan para karyawan terkait dengan Jamsostek, agar tidak menimbulkan pengurangan terbuka yang baru.

Mengingat diputus kerja, maka Pemerintah berusaha membantu agar mereka bekerja kembali dan termotivasi, sehingga pihaknya dari Pemerintah hadir, disaat warga Badung berduka.

"Yang paling penting sesuai disampaikan Pak Ketua Komisi IV tadi, agar CSR wajib untuk dilanjutkan, karena Coca Cola tidak lihat pabriknya, tapi khan konsumsi Coca Cola multidimensi, ada di Pantai Kuta dan dimanapun itu semasih Coca Cola itu adalah identik dengan pariwisata Bali," tuturnya.

Editor: Rizqa Leony Putri