DJP Bali Serahkan Terduga Pengemplang Pajak Rp1,3 Miliar ke Kejari Buleleng

Reza Yunanto · Selasa, 14 September 2021 - 17:40:00 WITA
DJP Bali Serahkan Terduga Pengemplang Pajak Rp1,3 Miliar ke Kejari Buleleng
Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali menyerahkan terduga pengemplang pajak Rp1,3 miliar ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng. (Foto: DJP Bali)

DENPASAR, iNews.id - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali menyerahkan pengemplang pajak inisial KPTDA (36) kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng. Penyerahan dilakukan untuk melanjutkan proses hukum penggelapan pajak di persidangan.

Penyerahan KPTDA beserta barang buktinya itu dilakukan penyidik DJP Bali kepada jaksa di kantor Kejari Buleleng, Selasa (14/9/2021).

"KPTDA diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, yaitu dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut," kata Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan Kanwil DJP Bali, Andri Puspo Heriyanto melalui keterangan tertulisnya, Selasa (14/9/2021).

Andri menjelaskan, KPTDA selaku Direktur CV GP yang bergerak di bidang usaha jual beli cengkih diduga melakukan tindak pidana perpajakan dengan modus memungut pajak dari para pelanggan/pembeli, namun tidak menyetorkan ke kas negara.

KPTDA diduga melanggar Pasal 39 Ayat (1) huruf c dan i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Menurut Andri, DJP Bali telah memeriksa bukti permulaan pajak KPTDA. Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan KPTDA dilakukan dengan membayar pajak-pajak yang kurang dibayar beserta sanksi denda.

Andri mengatakan, KPTDA diberikan hak untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sesuai dengan Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang KUP. Namun dia tidak menggunakan hak tersebut sehingga penyidik DJP Bali meningkatkan pemeriksaan bukti permulaan ke tahap penyidikan.

"Dalam penyidikan, wajib pajak juga diberi hak untuk mengajukan permohonan penghentian penyidikan sesuai dengan Pasal 44B Undang-Undang KUP setelah melunasi pajak-pajak yang kurang dibayar beserta sanksi denda. Namun KPTDA juga tidak memanfaatkan hak tersebut," ujar Andri.

Editor : Reza Yunanto

Bagikan Artikel: