27 Saksi Diperiksa terkait Gratifikasi Rp16 Miliar Mantan Sekda Buleleng

Dewi Umaryati ยท Jumat, 23 Juli 2021 - 10:09:00 WITA
27 Saksi Diperiksa terkait Gratifikasi Rp16 Miliar Mantan Sekda Buleleng
Wakajati sekaligus Plt Kajati Bali Hutama Wisnu bersama Asintel Kejati Bali Zuhandi saat konferensi pers penetapan mantan sekda Kabupaten Buleleng, DKP, sebagai tersangka kasus dugaan suap atau gratifikasi. (Foto: iNews/Dewi Umaryati)

DENPASAR, iNews.id – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali telah memeriksa 27 saksi terkait kasus gratifikasi mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng, Dewa Ketut Puspaka (DKP). DKP telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima Rp16 miliar untuk mempercepat proses perizinan pembangunan Bandara Bali Utara dan terminal penerima LNG di Celukan Bawang. 

"Untuk saksi kasus gratifikasi sudah kita periksa ada 27 orang dan ini semua masih berjalan," kata Asisten Pidana Khusus, Agus Eko Purnomo, Jumat (23/7/2021). 

Menurutnya, seluruh saksi yang diperiksa tidak hanya dari perorangan tetapi juga ada perusahaan. DKP diduga menerima gratifikasi ini dalam rentang waktu 2015-2020 saat masih menjabat sebagai Sekda Buleleng. 

Saat dikonfirmasi untuk kemungkinan memeriksa Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana sebagai saksi dalam kasus ini, menurutnya belum ada kaitan dalam kasus ini. 

“Kalau dari analisa dan saksi yang sudah diperiksa, mereka tidak pernah bertemu langsung sama bupati tetapi ke sekda,” katanya. 

Gratifikasi hingga belasan miliar rupiah ini diperoleh DKP dari proyek pembangunan terminal penerima LNG di Celukan Bawang mencapai Rp13,6 miliar, sementara untuk proyek Bandara Bali Utara sekitar Rp2,5 miliar. 

“Untuk yang terminal LNG semua izin sudah keluar semua tetapi memang belum jalan. Sementara untuk proyek bandara tidak disebutkan lokasinya hanya Bali Utara itu saja,” ujar Agus Eko. 

Selain surat perintah penyidikan (sprindik) untuk gratifikasi, Kejati Bali telah memeriksa 22 saksi dalam dugaan korupsi penyewaan rumah dinas yang menggunakan rumah pribadi yang diduga melibatkan melibatkan DKP.

“Untuk kasus sewa rumah dinas, ini masih terus berproses dengan memeriksa saksi ahli,” kata Asisten Intelijen Kejati Bali Zuhandi. 

Kerugian negara dalam kasus penyewaan rumah dinas Sekda ini dari yang sebelumnya diperkirakan lebih dari Rp851 juta ternyata bertambah menjadi Rp924 juta sesuai jumlah yang dikembalikan DKP ke kas negara.

Editor : Reza Yunanto