Selain itu, karena status AWK sebagai wakil rakyat atau anggota DPD, penyidik harus melakukan sejumlah prosedur yang dilakukan yakni mengajukan izin pemeriksaan.
"Aturannya kan memang seperti itu, tidak harus memeriksa sebagai tersangka. Diperiksa sebagai saksi juga perlu izin," ujarnya.
Kejati Bali membenarkan dan telah menerima SPDP yang dikirimkan Polda Bali.
"Iya memang benar SPDP dari Polda Bali sudah kami terima 11 Mei lalu dengan terlapor yang tertera di SPDP yakni AWK,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Bali, A Luga Harlianto.
Editor : Reza Yunanto
Artikel Terkait