Melanjutkan penjelasannya, Retha menyampaikan dukungan pengembangan ekonomi kreatif, UMKM, serta kelompok-kelompok pegiat seni budaya, sehingga Kabupaten Badung dapat meningkatkan daya tarik wisata dan kesejahteraan masyarakat dengan berbasi kekayaan intelektual.
Dia menegaskan upaya perlindungan kekayaan intelektual tidak hanya terbatas pada pendaftaran saja, namun yang paling penting adalah adanya peran aktif pemerintah daerah secara berkelanjutan.
“Terhadap potensi kekayaan intelektual yang ada di Kabupaten Badung, agar dapat mengembangkan strategi dan kebijakan pembangunan daerah untuk dapat melaksanakan kegiatan pembinaan, fasilitasi pemasaran dan promosi, bantuan permodalan, dan pemberdayaan terhadap masyarakat pelaku kekayaan intelektual di Kabupaten Badung,” tuturnya dihadapan peserta rapat paripurna.
Usai rapat paripurna, Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menyampaikan kehadiran raperda tersebut sebagai upaya untuk memfasilitasi masyarakat untuk mendaftarkan hak kepemilikan intelektual atas karya yang dimiliki. Nantinya, untuk pengurusan dan pendaftaran akan difasilitasi oleh OPD yang berkaitan dengan bidang karya masing-masing.
“Kalau produknya ekonomi nanti difasilitasi oleh dinas (OPD) yang berkaitan dengan ekonomi, kalau dia produknya kebudayaan difasilitasi Dinas Kebudayaan dan seterusnya. Jadi inilah yang kita nanti fasilitasi untuk dicarikan Haki,” ucapnya.
Penyusunan Raperda tentang fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual tersebut diharapkan nantinya dapat ditetapkan sebagai dasar hukum bagi setiap perangkat daerah terkait untuk mendorong perlindungan kekayaan intelektual serta menjamin keberlangsungan usaha ekonomi di Kabupaten Badung.
Editor : Anindita Trinoviana
Artikel Terkait