Ratusan Warga Bali Turun ke Jalan Protes Pembangunan Dermaga di Pelabuhan Padangbai

Yunda Ariesta ยท Senin, 03 Agustus 2020 - 14:25 WITA
Ratusan Warga Bali Turun ke Jalan Protes Pembangunan Dermaga di Pelabuhan Padangbai
Ratusan masyarakat Desa Adat Padangbai, Kabupaten Karangasem, Bali menolak rencana pembangunan dermaga 3 Pelabuhan Padangbai, Senin (3/8/2020). (iNews.id/Yunda Ariesta)

KARANGASEM, iNews.id- Ratusan warga Desa Adat Padangbai, Kabupaten Karangasem, Bali mendatangi Pelabuhan Padangbai. Kedatangan warga untuk menyampaikan aspirasi menolak rencana PT ASDP membangun dermaga 3 di pelabuhan tersebut.

Pantauan iNews.id, ratusan warga tersebut turun ke jalan melalukan long march memenuhi jalan menuju Pelabuhan Padangbai, Senin (3/8/2020). Setibanya di pintu masuk pelabuhan, ratusan warga yang membawa perangkat gong dan barong melakukan orasi.

Dalam orasinya, warga menolak pembangunan dermaga 3 itu dengan mengemukakan beberapa alasan. Warga menilai PT ASDP sebagai pengelola pelabuhan mengambil keputusan sepihak terkait pembangunan dermaga tersebut.

"Tanpa melakukan sosialisasi kepada masyarakat," tutur Bendesa Adat Padangbai, Komang Nuriada di lokasi, Senin (3/8/2020).

Dia menambahkan, selain itu pembangunan dermaga yang akan mensertifikatkan tanah desa adat Padangbai menjadi milik PT ASDP akan mengancam kelestarian desa adat. Salah satunya karena lokasi tanah yang akan dibangun untuk dermaga tersebut berdekatan dengan pura.

"Lokasi dermaga dekat dengan Pura Dalem dan kuburan desa setempat," tuturnya.

Sementara itu, pihak PT ASDP angkat bicara dengan aksi penolakan warga tersebut. PT ASDP mengutarakan, pembangunan dermaga itu merupakan program pemerintah pusat.

"Pembangunan dermaga untuk memecah crowded dermaga yang kewalahan dengan dua dermaga," tutur General Manager ASDP Pelabuhan Padangbai, Zainal Abidin.

Dia mengatakan, selama ini Pelabuhan Padangbai hanya memiliki dua dermaga yang melayani aktivitas bongkar muat barang dan penumpang dari kapal yang berangkat dari Pelabuhan Lembar, Lombok.

"Apalagi saat salah satu dermaga tak dapat beroeprasi seperti beberapa waktu lalu, membuat terjadi penumpukan kendaraan di pelabuhan," ujarnya.

Menurutnya, PT ASDP tidak bisa menjanjikan banyak hal terhadap protes yang disampaikan masyarakat. Keputusan membangun dermaga yang akan mensertifikatkan tanah desa adat sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat.

"Sebab kita tak punya kewenangan jauh terkait pemberhentian atau melanjutkan pembangunan dermaga," ujarnya.


Editor : Reza Yunanto