Panduan Do's and Don'ts di Bali, Menkumham: Hanya untuk Wisatawan Mancanegara

DENPASAR, iNews.id - Menkumham Yasonna Laoly melihat langsung penerapan panduan Do's and Don'ts di Bali. Yasonna menegaskan panduan ini hanya berlaku untuk wisatawan mancanegara (wisman).

"Karena yang paling besar wisatawan masuk ke sini adalah Bali. Length of stay-nya juga banyak di sini," kata Yasonna di Bandara Ngurah Rai, Kamis (22/6/2023).

Baca Juga

Potret Pemain Timnas Argentina Guido Rodriguez Berwisata ke Bali usai Pertandingan

Yasonna ditemani Gubernur Bali Wayan Koster saat melihat penerapan panduan tata tertib untuk wisman itu.

Dia menegaskan, panduan ini agar para wisman yang berlibur ke Bali tak melakukan pelanggaran. 

Baca Juga

12 WNA Terjaring Razia Lalu Lintas di Kuta Utara gegara Tak Pakai Helm 

Panduan tersebut tercetak dalam brosur yang dibagikan petugas Imigrasi kepada wisman saat tiba di bandara.

Baca Juga

5 Fakta Sopir Palak Turis Naik Taksi Online di Bali, Viral di Medsos Berujung Tersangka

Dalam brosur tertera aturan seperti memperhatikan budaya, tempat suci dan kearifan lokal Bali. Wisatawan tidak boleh masuk ke pura dan jika masuk harus menggunakan pakaian adat Bali.

"Kemudian pakaian yang sopan, menukar uang di money changer yang benar dan menyewa kendaraan dari yang punya resume," kata Yasonna.

Baca Juga

Viral Sopir Lokal Palak Wisatawan di Bali, Minta Rp150.000 Baru Boleh Jalan

Selain dalam bentuk brosur yang ditempelkan dengan paspor, panduan do's and don'ts juga ditampilkan dalam bentuk QR code yang ada di depan konter imigrasi terminal kedatangan internasional Bandara Ngurah Rai. 

Jika wisatawan telah memindai QR code, dia dapat membaca do's and don'ts dalam tiga bahasa Inggris, Mandarin, dan India. 

"Nanti bahasa Rusia dan lain-lain akan kami proses terjemahkan dan tingkatkan," katanya.

Gubernur Koster mengatakan, panduan do's and d don'ts diterbitkan karena banyak terjadi praktik buruk wisman selama berada di Bali. 

"Ini untuk mewujudkan pariwisata berbasis budaya, berkualitas dan bermartabat," ujarnya.

Koster menyebut sampai Juni ini ada 36 warga negara asing (WNA) yang diproses hukum karena tindak pidana dan 1.023 pelanggaran lalu lintas oleh WNA. 

"Untuk deportasi sebanyak 158 orang," ujarnya.

Editor: Reza Yunanto