KTT G20 di Bali Digelar Outdoor di Pantai, Begini Kata Wayan Koster 

JAKARTA, iNews.id - Gelaran KTT G20 di Bali akan menghadirkan suasana berbeda. Gubernur Wayan Koster merencanakan salah satu area luar ruangan (outdoor) di pinggir pantai sebagai salah satu tempat pertemuan. 

"Nanti ada suasana di awal pertemuan itu tidak di dalam ruang, tapi di luar ruang, outdoor, pinggir pantai," ujar Koster, Minggu (23/1/2022).

Baca Juga

Penampakan Pantai Kuta Bali Dipenuhi Sampah Plastik Kiriman dari Laut

Koster masih belum bersedia menjelaskan detail lokasi yang dimaksud. Menurut Koster, di lokasi outdoor itu para peserta tidak perlu memakai baju formal layaknya pertemuan kenegaraan lainnya. 

"Jadi, pakaiannya pun kasual, beda. Untuk menunjukkan suasana yang beda," kata Koster. 

Baca Juga

Wagub Bali Kecewa Forum Keuangan KTT G20 Dipindah ke Jakarta gegara Omicron

Mantan anggota DPR dua periode ini mengatakan, pemilihan lokasi luar ruangan itu diputuskan berdasarkan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Indonesia sebagai penyelenggara KTT G20 memberikan suasana yang baru. 

"Bapak presiden mendapat kepercayaan sebagai presidensi G20 juga ingin menyiapkan G20 ini sebaik mungkin. Memberikan taste yang berbeda. Cirinya bapak Jokowi kan tidak mau hanya itu-itu saja," tutur Ketua DPD PDIP Bali ini.

Baca Juga

Sandiaga Uno Rekomendasikan Museum Pasifika Bali Jadi Venue Side Event G20

Keinginan itu, kata Koster, disampaikan setiap kali Jokowi berkunjung ke Bali. Menurut Koster, Jokowi kerap berbicara kepadanya agar memberikan suasana yang baru di Bali. 

Baca Juga

Tol Bali Mandara Dipercantik Jelang KTT G20, Target Rampung Juni 2022 

"Jadi memang alamnya sudah indah, di pinggir pantai, suasana pertemuannya juga dikemas sedemikian rupa supaya indah. Itu saya kira menjadi satu pendekatan baru di dalam G20 ini," tutur Koster. 

Lebih jauh Koster menyebutkan, G20 bakal memiliki 150 kali pertemuan hingga puncak acara pada November 2022. Namun perihal materi pertemuan, Koster mengaku tak mengetahuinya. Hal ini sepenuhnya wewenang pemerintah pusat. 

"Kalau mengenai materi kan itu sudah domain Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri dan Gubernur Bank Indonesia. Yang lain itu men-support. Seperti saya ini men-support," tutur Koster.

Editor: Reza Yunanto