Kemenkumham Cabut SK Integrasi Napi Asimilasi di Bali Pelaku Curanmor

Antara ยท Kamis, 11 Juni 2020 - 13:19 WITA
Kemenkumham Cabut SK Integrasi Napi Asimilasi di Bali Pelaku Curanmor
Kemenkumhan Bali mencabut SK Integrasi napi asimilasi karena terlibat curanmor. (Foto: Kemenkumham Bali)

DENPASAR, iNews.id - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kantor Wilayah Bali mencabut Surat Keputusan (SK) integrasi seorang napi asimilasi. Napi bernama I Gede Loka Wijaya itu terlibat dua kasus curanmor setelah mendapatkan asimilasi terkait Covid-19.

"Dari laporan memang benar terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh I Gede Loka Wijaya, " kata Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Bali Suprapto saat dikonfirmasi di Denpasar, Kamis (11/6/2020).

Suprapto menjelaskan, Gede Loka ditangkap polisi di Jembrana. Setelah diperiksa, ternyata Gede Loka  merupakan napi yang mendapat asimilasi di rumah dan integrasi dari Rutan Kelas II B Negara.

Menurut Suprapto, Gede Loka semula menghuni Lapas Kerobokan karena kasus curanmor sejak 25 April 2019. Kemudian pada 5 Oktober 2019 dipindahkan ke Rutan Negara di Kabupaten Jembrana.

Setelah berada di Rutan Negara, Gede Loka aktif mengikuti pembinaan dan tidak pernah melakukan pelanggaran. Dia telah menjalani separuh dari masa pidananya pada 5 Januari 2020.

Berdasarkan catatan itu, Gede Loka mengikuti program asimilasi di rumah. Selanjutnya diteruskan dengan Program Integrasi Cuti Bersyarat (CB) karena telah menjalani dua per tiga masa pidana.

Program asimilasi dan integrasi tersebut berdasarkan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 tahun 2020.

Mendapat pembebasan karena program asimilasi tak membuat Gede Loka berubah. Dia kembali berulah hingga ditangkap petugas Polsek Mengwi, Badung karena melakukan curanmor sebanyak dua kali.

"Kami telah berkoordinasi dengan Kepala Rutan Kelas II B Negara, agar terus melakukan koordinasi dengan pihak Polsek Mengwi," ujarnya.

Suprapto menambahkan, Kemenkumham terus memonitor proses hukum yang berlangsung. "Bila telah selesai, Kemenkumham menyarankan untuk dijatuhkan sanksi berupa tutupan sunyi (staf sel)


Editor : Reza Yunanto