IPU ke-144 Nusa Dua Bali, Puan Maharani Soroti Keterwakilan Perempuan di Parlemen

NUSA DUA, iNews.id - Ketua DPR Puan Maharani menilai rendahnya keterwakilan perempuan di politik menunjukkan adanya defisit demokrasi. Karena itu, seluruh anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) harus berada di garis terdepan mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.

Hal itu dikatakan Puan Maharani dalam Forum of Women Parliamentarians pada Sidang ke-144 Inter-Parliamentary Union (IPU) di Nusa Dua, Bali, Mingu (20/3/2022).

Sekjen IPU Sebut Puan Maharani Simbol Kepemimpinan Perempuan di Forum Dunia

Puan mengatakan, defisit demokrasi merupakan kondisi yang menunjukkan prinsip-prinsip dasar demokrasi tidak ditemukan dalam praktiknya, misalnya terkait keterwakilan yang berimbang.

Menurut Puan, proporsi anggota parlemen perempuan di dunia masih belum mencapai 30 persen, meskipun ada kenaikan jumlah anggota dari 2020 ke 2021.

IPU ke-144 di Bali, Ketua DPR Puan Maharani Dorong Pembahasan Isu Keamanan dan Perdamaian

"Pada 2021, dari 73 orang yang terpilih sebagai ketua parlemen di seluruh dunia, 18 di antaranya atau 24,7 persennya adalah perempuan. Sementara itu, proporsi global anggota parlemen perempuan telah meningkat menjadi 26,1 persen, naik sebesar 0,6 persen," kata Puan Maharani, yang pada sidang ke-144 IPU bertugas sebagai pimpinan sidang majelis (assembly meeting).

Menurut Puan, kondisi keterwakilan yang masih timpang itu tidak hanya berbahaya bagi demokrasi, tetapi juga mengancam upaya pemenuhan hak asasi manusia.

"Ketidaksetaraan gender berarti tidak dilaksanakannya secara penuh demokrasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, kita perlu terus memastikan partisipasi aktif perempuan pada proses pengambilan keputusan, terutama di badan publik," terang Ketua DPR RI pada Forum of Women Parliamentarians.

Dalam kesempatan yang sama, Puan lanjut menyampaikan keseteraan gender yang belum terpenuhi juga menghambat akses perempuan dalam kekuasaan, karena keduanya saling terhubung.

Oleh karena itu, Puan menegaskan perempuan perlu mendapat akses yang sama dalam kekuasaan, khususnya menjadi bagian dalam pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan.

Dia menyampaikan Indonesia telah berupaya menerapkan pendekatan gender pada tiap kebijakan, yang di antaranya tercermin dari partisipasi perempuan di politik dan pemerintahan.

Editor: Kastolani Marzuki