Diminta Tutup selama PPKM Darurat, Pemilik Counter HP di Bali Protes

BULELENG, iNews.id - Sosialisasi Surat Edaran (SE) Gubernur Bali yang menutup seluruh sektor usaha non-esensial selama PPKM darurat, mendapat protes dari pemilik counter handphone di Kota Singaraja, Kabupaten Buleleng. Mereka merasa sebagai sektor esensial sehingga berhak untuk tetap membuka toko.

Minggu (11/7/2021) pagi, tim gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP Buleleng menggelar sosialisasi SE Gubernur Bali. Tim gabungan mendatangi sejumlah toko yang berada di Kota Singaraja.

Baca Juga

Netizen Polisikan Jerinx SID, Mantan Pengacara Mengaku Tak Dihubungi

Kendati demikian, sosialisasi itu mendapat protes sejumlah pemilik counter handphone. Menurut mereka, ada kerancuan dari SE Gubernur Bali.

Sebab counter handphone termasuk usaha esensial karena penting untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi masyarakat.
 
"Perlu dipilah apa yang esensial dan tidak esensial. Jadi hari ini kami tetap buka," ujar Wijaya, salah satu pemilik counter handphone.

Baca Juga

Bali Terbitkan Aturan Baru PPKM Darurat, Usaha Non-Esensial WFH 100 Persen

Mendapat protes, akhirnya tim gabungan memberikan kelonggaran kepada sejumlah toko untuk beroperasi hari ini.

Baca Juga

Viral 6 Ekor Rusa Keliaran di Denpasar Malam Hari, Netizen: Kok Bisa Lewat Penyekatan?

Namun, mulai Senin (12/7/2021) besok, toko-toko tersebut diminta tutup karena bukan termasuk dalam usaha esensial.

"Kegiatan-kegiatan yang sudah diatur bukan sektor esensial diminta mengerti. Hari ini kita tidak bisa langsung menindak dan memberikan pemahaman dulu," kata Dandim 1609 Buleleng, Letkol Mohammad Windra Lisrianto.

Baca Juga

Beda Persepsi, Pemprov Bali Tegaskan Warung Makan Kaki Lima Tutup Jam 8 Malam

Sebelumnya Gubernur Bali menerbitkan aturan baru PPKM Darurat yang mengatur semua jenis usaha non-esensial wajib tutup atau menerapkan work from home (WFH) 100 persen.

Baca Juga

WN Rusia Positif Covid-19 Berkeliaran di Badung, Minta Dideportasi saat Ditangkap Petugas

Aturan baru tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Pemberlakukan PPKM Darurat Covid-19 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali.

Sekretaris Daerah Bali, Dewa Made Indra menegaskan, SE terbaru itu mulai berlaku pada Minggu 11 Juli 2021.

"Mulai Minggu, TNI, Polri, beserta satuan tugas penegakan hukum akan melakukan operasi penegakan disiplin SE Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 ini," ujar Made Indra dalam keterangan pers di Denpasar, Sabtu (10/7/2021) sore.

Editor: Reza Yunanto