Dewan Pers Tangani Empat Aduan Sengketa Pers di Bali, Salah Satu terkait Pemerasan

BADUNG, iNews.id - Dewan Pers menyidangkan empat aduan sengketa pers melibatkan empat media massa di Bali. Dari keempat pengaduan, teridentifikasi salah satunya bukan media. 

Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers pada Dewan Pers Yadi Hendriyana mengatakan, hal ini diketahui dari pemeriksaan pengadu dan teradu di Kabupaten Badung, Bali.

Baca Juga

Dewan Pers Ungkap Ada Oknum di DPR Masukan Pasal untuk Berangus Kebebasan Pers

"Kasus yang menonjol dari pemeriksaan aduan hari ini ada satu yang kami identifikasi bukan media, sehingga tidak bisa dilindungi Undang Undang Pers," ujar Yadi Hendriyana, Kamis (30/5/2024).

Berdasarkan bukti yang dibawa pengadu, pihak teradu terindikasi melakukan pemerasan. Teradu membuat karya jurnalistik yang diketahui menyalahi Undang-Undang Pers.

Baca Juga

Dewan Pers Tegaskan Perumusan RUU Penyiaran Tak Libatkan Konstituen Pers

"Teradu bekerja tidak dalam rangka proses jurnalistik, melainkan pidana," kata Yadi.

Meski tidak menyebut nama medianya, Yadi menjelaskan kasus ini muncul di Kabupaten Jembrana dan teradu memeras seorang pengusaha SPBU. 

Baca Juga

Dewan Pers Sebut Upaya Renggut Kebebasan Pers Terjadi Sejak 17 Tahun Lalu: Sekarang Serang Jantungnya

Yadi juga menyoroti terkait banyaknya media online bermunculan menggunakan nama menyerupai lambang negara. 

"Semua orang punya hak mendirikan perusahaan. termasuk perusahaan pers. Tetapi di Dewan Pers ada aturannya perusahaan media harus berbadan hukum. Yang kedua, terkait penamaan tidak boleh menyerupai lambang negara seperti TNI, Polri, ada juga KPK dan lain-lain. Itu tidak boleh karena sudah pasti niatnya nggak benar," ucapnya. 

Baca Juga

Dewan Pers Tolak RUU Penyiaran yang Larang Investigasi, Karya Jurnalistik Berkualitas Tak Boleh Dikekang

Termasuk penamaan yang mirip media arus utama. Biasanya ada motif di balik hal tersebut. 

"Dewan Pers menerima pengaduan yang seperti itu jumlahnya ratusan. Kalau ada aduan kami tolak karena bukan media. Terbukti mereka tidak melakukan kerja jurnalistik tetapi pemerasan," ujar Yadi. 

Baca Juga

Dewan Pers Tolak RUU Penyiaran: Produk Jurnalistik Jadi Tak Berkualitas

Produk jurnalistik yang dihasilkan juga dinilai tidak layak. Biasanya mereka memuat berita tanpa konfirmasi, tidak bekerja jurnalistik secara baik, seperti mengolah, menyimpan, mencari, menyebarkan dan lain-lain. 

Karena dianggap bukan produk pers, Dewan Pers akan mengembalikan kasus yang diadukan kepada pengadu.

"Kami serahkan kepada pengadu, mau dilanjutkan ke ranah mana dan mau seperti apa ya terserah saja," katanya. 

Sementara secara nasional, laporan ke Dewan Pers selama tahun 2023 saja mencapai 831 aduan. Kemudian untuk Bali ada 10 aduan yang seluruhnya telah diselesaikan. 

Editor: Donald Karouw