DENPASAR, iNews.id - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Bali memberikan pandangan hukum kritis terkait penetapan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji yang menyeret nama mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut).
Ketua Pimpinan Wilayah LBH Ansor Bali, H Daniar Trisasongko bersama Sekretaris LBH Ansor Bali Denma Bahrul menilai terdapat kelemahan mendasar dalam konstruksi hukum perkara, khususnya dalam pemenuhan unsur esensial tindak pidana korupsi.
Meski dalam tahap penyidikan penetapan tersangka cukup didasarkan pada minimal dua alat bukti permulaan yang sah, untuk membuktikan seseorang secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi, seluruh unsur delik harus terpenuhi secara kumulatif, bukan alternatif.
Denma Bahrul Alam Khotib menjelaskan, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat tiga unsur pokok, yaitu:
1. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi
2. Dilakukan secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan
3. Menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara
“Ketiga unsur tersebut bersifat kumulatif. Apabila salah satu unsur tidak terbukti, maka konstruksi tindak pidana korupsi menjadi gugur secara hukum,” ujar Denma, Selasa (13/1/2026).
Fokus utama analisis LBH Ansor Bali terletak pada unsur “melawan hukum”. Dalam pandangan mereka, kebijakan Gus Yaqut terkait penetapan dan distribusi kuota haji tambahan bukanlah perbuatan melawan hukum, melainkan pelaksanaan langsung mandat undang-undang.
Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, khususnya:
• Pasal 9 ayat (1):
“Dalam hal terdapat penambahan kuota haji Indonesia setelah Menteri menetapkan kuota haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)…”
• Pasal 9 ayat (2):
“Menteri menetapkan kuota haji tambahan.”
Editor : Donald Karouw
lembaga bantuan hukum yaqut cholil qoumas menteri agama korupsi kuota haji tindak pidana korupsi
Artikel Terkait