Menurutnya, bukan pada konteks bantuannya tapi terpenting realisasi janji politik untuk pengendalian inflasi daerah yang diberikan buat warga ber-KTP Badung ini agar kemampuan daya beli masyarakat menjadi seimbang menjelang Hari Raya Galungan maupun Idulfitri 1446 Hijriah.
"Kalau sama rata sama dapat itu kan kalau tidak ada dasar hukum mungkin bisa. Karena ini ada aturan/regulasi yang mengatur, kita harus taat asas dan taat hukum itu harus dipenuhi,” kata Anom Gumanti.
Editor : Anindita Trinoviana
Artikel Terkait