Lebih lanjut, Graha menyampaikan bahwa pihak perguruan tinggi menyatakan program ini telah berjalan dengan baik, namun masih ditemukan sejumlah kendala, khususnya dalam proses verifikasi dan administrasi yang merujuk pada data dari Kementerian Sosial, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Untuk bisa mengakses Kartu Indonesia Pintar (KIP), ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi, seperti daya listrik rumah, jenis lantai, luas tanah, dan sebagainya. Ini menjadi tantangan tersendiri karena tidak semua warga yang membutuhkan dapat memenuhi kriteria tersebut,” tuturnya.
Dia menegaskan tingginya minat masyarakat terhadap pendidikan tinggi menjadi dorongan kuat agar program ini bisa lebih dioptimalkan, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Badung.
Hadir dalam raker ini sejumlah pimpinan OPD terkait yakni Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Badung, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung, serta Dewan Pendidikan Kabupaten Badung.
Editor : Anindita Trinoviana
Artikel Terkait