DENPASAR, iNews.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali memperketat arus balik Lebaran melalui Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Pemudik yang hendak kembali ke Pulau Dewata wajib menunjukkan surat sehat bebas Covid-19.
"Mereka yang masuk ke Bali sesuai surat Dirjen Perhubungan Darat serta Surat Edaran Gubernur Bali, selain harus memiliki tujuan yang jelas, pekerjaan yang jelas, juga harus didukung dengan surat bebas Covid-19 berbasis rapid test," kata Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra dalam keterangan tertulis kepada media, Selasa (26/5/2020).
Menurutnya, surat keterangan bebas Covid-19 itu menjadi persyaratan mutlak bagi pendatang yang ingin masuk ke Bali dalam masa arus balik Idul Fitri saat ini.
Jika tak bisa menunjukkan surat tersebut, petugas di Pelabuhan Ketapang tidak akan meloloskan penumpang tersebut melanjutkan penyeberangan ke Pelabuhan Gilimanuk.
"Jika tidak bisa menunjukkan, atau hasilnya reaktif akan dipersilakan untuk putar balik," tuturnya.
Terkait kebijakan ini, Dewa Made Indra menuturkan, Pemprov Bali telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dan otoritas Pelabuhan Ketapang.
Dalam rapat koordinasi pada Senin (25/5/2020) kemarin, telah disepakati detail teknis pemeriksaan di lapangan selama arus balik yang diperkirakan berlangsung hingga sepekan ke depan.
"Kami tetapkan mekanisme pemeriksaan di lapangan, siapa-siapa saja yang menjalankan hingga mekanisme penyelesaian jika ada masalah di lapangan," ujarnya.
Pria yang juga Ketua Harian Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Bali ini menuturkan, pengetatan arus masuk ke Bali melalui Pelabuhan Ketapang ini untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19) yang berpotensi dibawa oleh pemudik yang kembali ke Bali.
Sementara itu, Pemkab Banyuwangi menyatakan siap membantu Pemprov Bali memperketat pengawasan arus balik dengan mewajibkan setiap orang yang akan menyeberang untuk menunjukkan surat bebas Covid-19.
"Masyarakat harus paham dan mengerti bahwa rapid test adalah satu-satunya cara untuk memperoleh surat keterangan bebas Covid-19 untuk persyaratan masuk ke Bali," ujar Stag Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Pemkab Banyuwangi, Dwi Yanto.
Dia menambahkan, Pemkab Banyuwangi akan segera mengkoordinasikan hal tersebut kepada 224 desa dan kelurahan yang ada di kabupaten Banyuwangi.
"Termasuk pemahaman bahwa surat keterangan tersebut punya masa kedaluwarsa tujuh hari sejak diterbitkan," ucapnya.
Menurutnya, Pemkab Banyuwangi memastikan pemeriksaan dokumen dan persyaratan tersebut telah dilakukan di beberapa titik check point seperti perbatasan Situbondo, Jember dan Ijen, agar tidak terjadi penumpukan sebelum masuk ke Pelabuhan Ketapang.
Editor : Reza Yunanto
Artikel Terkait