Wali Kota Denpasar Atur Sistem Kerja ASN Sesuai Zona Risiko Covid-19

iNews.id ยท Senin, 21 September 2020 - 15:04 WITA
Wali Kota Denpasar Atur Sistem Kerja ASN Sesuai Zona Risiko Covid-19
Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra (dok iNews.id)

DENPASAR, iNews.id - Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang mengatur sistem kerja pegawai berdasarkan zona risiko Covid-19. SE tersebut dikeluarkan karena intensitas penyebaran Covid-19 di ibu kota Provinsi Bali meningkat dalam beberapa hari terakhir.

Kabag Humas dan Protokol Pemerintah Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai mengatakan, SE dengan Nomor: 800/1896/BKPSDM itu merupakan perubahan atas SE lama Nomor 800/1518/BKPSDM.

SE itu mengatur tentang Pedoman Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Non-ASN, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Pegawai Pemerintah Menuju tatanan Kehidupan Era Baru.

"Dengan dilaksanakan perubahan ini diharapkan dapat mencegah perluasan penyebaran Covid-19 serta mengurangi risiko penularan yang dapat terjadi di lingkungan kantor Instansi Pemerintah," kata Dewa Gede Rai, Senin (21/9/2020).

Dewa Rai menambahkan, perubahan yang dimaksud terdiri atas penyesuaian sistem kerja pegawai yang mengikuti zona risiko suatu wilayah dengan skala desa/kelurahan.

Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Direktur Utama Perumda, Lurah dan Perbekel dapat mengatur jumlah pegawai yang dapat melaksanakan tugas kedinasan di kantor atau Work From Office (WFO) dan di rumah atau Work From Home (WFH).

Dia mengatakan, SE ini juga mengatur jam kerja pegawai dengan pola shift, WFH atau WFO dengan tanggung jawab dan tugas tetap sesuai tupoksi.

"Inti peraturan adalah bagaimana para pimpinan perangkat daerah, Dirut Perumda, Perbekel dan Lurah dapat mengatur sistem kerja staf atau karyawan sehingga dapat mencegah penularan covid 19 pada klaster perkantoran," katanya.

Berikut ketentuan pengaturan jam kerja pegawai berdasarkan zona risiko Covid-19:

1. Zona Hijau: wilayah berkategori tidak terdampak atau tidak ada kasus. Kepala Perangkat Daerah/ Direktur Utama Perumda/ Lurah/ Perbekel dapat mengatur jumlah pegawai yang bekerja di kantor atau WFO 100 persen.

2. Zona Kuning: wilayah berisiko rendah. Kepala Perangkat Daerah/ Direktur Utama Perumda/ Lurah/ Perbekel dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan kerja dari kantor atau WFO maksimal 75 persen.

3. Zona Oranye: wilayah berisiko sedang. Kepala Perangkat Daerah/ Direktur Utama Perumda/ Lurah/ Perbekel dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan kerja dari kantor atau WFO maksimal 50 persen.

4. Zona Merah: wilayah berkategori risiko tinggi. Kepala Perangkat Daerah/ Direktur Utama Perumda/ Lurah/ Perbekel dapat mengatur jumlah pegawai yang bekerja dari kantor atau WFO maksimal 25 persen.


Editor : Reza Yunanto