Tolak Omnibus Law Cipta Kerja, Serikat Buruh di Bali Demo Kantor Gubernur

Antara · Sabtu, 07 Maret 2020 - 09:03 WIB
Tolak Omnibus Law Cipta Kerja, Serikat Buruh di Bali Demo Kantor Gubernur
Massa Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) saat demo tolak RUU Omnibus Law di Kantor Gubernur Bali, Jumat (6/3/2020). (foto: Antara)

DENPASAR, iNews.id – Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali berunjuk rasa di Kantor Gubernur. Mereka menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.

"Tuntutannya, pertama kami sebagai masyarakat Bali menolak dengan keras RUU ini. Bali tidak membutuhkan RUU Omnibus Law karena kami sudah melihat beberapa poin dalam rancangannya, khususnya tentang cipta kerja. Kami serikat kerja mandiri melihat RUU ini banyak mengamputasi hak-hak buruh," ujar Sekretariat Regional FSPM Bali Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana saat demo di Denpasar, Jumat (6/3/2020).

Dia mengatakan, aksi unjuk rasa merupakan lanjutan dari gerakan mereka sebelumnya pada 6 Februari silam. Kedatangan gabungan Koalisi Masyarakat Bali ini bertujuan untuk memastikan kembali kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, apakah surat tuntutan sudah dikirim atau tidak ke pusat terkait dengan penolakan RUU Omnibus Law.

"Hubungan kerja ke depan sangat mengkhawatirkan karena tidak akan ada pekerja tetap. Semua menjadi pekerja kontrak atau PKWT. Ini kan menjadi masalah buat masyarakat Bali karena ketika melihat secara umum saja, RUU ini bertentangan dengan konsep Tri Hita Karana dalam ajaran Hindu. Bagaimana hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan lingkungan dan juga manusia dengan Tuhan," katanya.

Dia menjelaskan, FSPM regional Bali memiliki anggota kurang lebih 2.500 orang untuk sektor hotel dan restoran di Pulau Dewata tersebut.

Aksi unjuk rasa ini juga diikuti masyarakat yang tergabung dalam koalisi rakyat Bali menolak UU Omnibus Law, baik mahasiswa maupun LBH dan juga praktisi lingkungan yang memang memiliki kepentingan sama menolak RUU tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Ngurah Arda mengatakan, surat penolakan RUU Omnibus Law sudah dilaporkan kepada pimpinan.

"Kami sudah mengingatkan untuk mengadakan pertemuan dengan perwakilan dari serikat pekerja untuk mendiskusikan penolakan RUU Omnibus Law dengan Gubernur Bali," katanya.


Editor : Donald Karouw