Tertibkan Perizinan Berusaha, DPRD Badung Sidak Nude Cafe di Berawa

JAKARTA, iNews.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung bersama Pemerintah Kabupaten Badung melaksanakan kunjungan kerja di Nude Café Berawa, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Rabu, (12/3/2025). Kunjungan kerja ini dihadiri Wakil Ketua Komisi I I Gusti Lanang Umbara, Ketua Komisi II Made Sada, dan Ketua Komisi III Ponda Wirawan beserta Anggota DPRD Badung.

Agenda tersebut digelar dalam rangka tertib administrasi perizinan dan pajak dalam berusaha di Pemerintahan Kabupaten Badung. Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung I Gusti Lanang Umbara mengatakan, laporan masyarakat menyatakan bahwa Nude Café belum melengkapi perizinannya, terutama terkait dengan penjualan minuman beralkohol.

Baca Juga

Bupati Adi Arnawa Sampaikan Pidato Perdana dalam Sidang Paripurna DPRD Badung

“Itu belum ada, begitu juga Nude ini ada dua tempat, ada berletak di Berawa dan Babakan. Ternyata di sana alamatnya berbeda dengan apa yang tercantum di dokumen dokumen perizinan,” katanya.

Terkait dengan hal tersebut, dirinya menyampaikan bahwasanya semua badan usaha atau pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah Kabupaten Badung tentunya wajib mengikuti semua regulasi mekanisme Peraturan Daerah (Perda) yang sudah dibuat di Kabupaten Badung.

Baca Juga

Ketua DPRD Badung Sambut Kunjungan Duta Genre dan Duta Anak

Hal ini bertujuan untuk mengatur keamanan dan kenyamanan kita semua masyarakat Kabupaten Badung begitu pun juga para pengusaha agar tertib, agar semua merasa aman dan nyaman berinvestasi dan berusaha di Kabupaten Badung.

“Tentunya dalam hal kekurangan kekurangan ini, kami berikan toleransi hanya satu minggu. Satu minggu kalau mereka tidak datang ke dinas dinas terkait dalam hal ini ke PUPR untuk mengurus SLF-nya, ke dinas perizinan untuk melengkapi perizinan perizinannya, tentunya kami sudah merekomendasikan dan sudah menyampaikan ke manajemen. Kalau dalam satu minggu ini mereka tidak datang, tidak bisa melengkapi semua perizinan yang ada dan yang harus dilengkapi, kami akan merekomendasikan kepada pemerintah untuk ditutup dulu sementara,” ujarnya.

Namun, Lanang Umbara menegaskan, jika setelah ditutup sementara juga tetap tidak ada itikad baik untuk melakukan melengkapi semua kekurangan-kekurangan dari perizinan itu. Maka, kemungkinan tempat tersebut harus ditutup secara permanen, dengan harapan, ini akan menjadi 'ketok tular' kepada pengusaha pengusaha yang lainnya.

“Seperti yang kita ketahui bersama, kami anggota dewan setiap hari sampai dirujak oleh netizen oleh masyarakat terkait dengan bagaimana pengawasan kita di kawasan kawasan pariwisata khususunya di Canggu. Kami berharap, ke depannya semua pengusaha yang ada di wilayah Kabupaten Badung yang merasa dirinya belum melengkapi semua perizinan untuk berusaha di Kabupaten Badung, datanglah ke Pemerintah Kabupaten Badung untuk segera melengkapi semua persyaratan persyaratan sesuai dengan ketentuan ketentuan yang ada,” ucapnya.

Sementara itu, penasihat hukum Nude Café, Gus Surya mengapresiasi kunjungan kerja tersebut, pasalnya Pemerintah Kabupaten Badung bener-bener memperhatikan situasi perkembangan dan kebutuhan di lapangan terutama tentang penataan ruang untuk berusaha apalagi di kawasan Kuta Utara.

”Kami sangat mengapresiasi dengan kunjungan dan sidak dari pemerintah, karena kami mewakili Nude juga menyatakan bahwa kemarin mungkin pemahaman perizinan dari para owner ini ada hal yang kurang dipahami secara masif, sehingga kami bersyukur dari dewan dan seluruh jajaran OPD sidak pada hari ini. Kami mendapatkan informasi dan langkah langkah apa yang harus kita siapkan untuk melengkapi semua perizinan,” tuturnya.

Mengenai pajak, lanjutnya, pihak Nude Café tidak memiliki piutang kepada Pemerintah Kabupaten Badung. “Dan kami terkait dengan pajak, Bapenda sudah menyampaikan kami tidak memiliki piutang pajak dan kami tertib pembayaran terhadap pajak dan ini memberikan juga sumbangsih kepada pemerintah kabupaten badung atas pendapatan asli daerah,” ujarnya.

Editor: Rizqa Leony Putri