Serahkan Memori Kasasi terkait "IDI Kacung WHO", Tim Hukum Yakin Jerinx Segera Bebas

dewi umaryati · Rabu, 10 Februari 2021 - 19:02:00 WITA
Serahkan Memori Kasasi terkait "IDI Kacung WHO", Tim Hukum Yakin Jerinx Segera Bebas
Tim hukum drummer band Superman Is Dead, I Gede Aryastina atau Jerinx SID, menyerahkan memori kasasi ke PN Denpasar, bertepatan dengan hari ulang tahun Jerinx, Rabu (10/2/2021). (Foto: iNews.id/Istimewa)

DENPASAR, iNews.id - Tim hukum drummer band Superman Is Dead, I Gede Aryastina atau yang akrab disapa Jerinx atau Jrx SID, menyerahkan memori kasasi terkait perkara "IDI Kacung WHO" ke PN Denpasar, bertepatan dengan hari ulang tahun Jerinx, Rabu (10/2/2021). Tim hukum optimistis suami Nora Alexandra itu segera bebas. 

"Hari ini kami datang untuk menyerahkan memori kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar dan kebetulan juga hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun klien kami," kata I Wayan "Gendo" Suardana di PN Denpasar.

Ketua Tim Hukum Jrx SID itu menjelaskan, substansi yang diuraikan dalam memori kasasi setebal 35 halaman itu terkait pertimbangan majelis hakim (judex factie) tingkat pertama dan tingkat banding yang dinilai salah menerapkan hukum dan melanggar Pasal 160 ayat (1) hufuf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dia menilai, majelis hakim dalam memutus perkara ini tidak memeriksa saksi korban. Padahal Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP menyatakan yang pertama kali diperiksa saksi korban. 

Gendo menjelaskan, postingan Jerinx yang dilaporkan yang me-mention akun @ikatandokterindonesia. Halaman akun tersebut merupakan akun resmi dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI).

Sesuai dengan AD/ART PB IDI, yang berhak mewakili PB IDI bertindak ke dalam dan keluar adalah Ketua Umum PB IDI. Faktanya. ketua umum PB IDI tidak pernah diperiksa. Yang diperiksan saksi pelapor dr I Gede Putra Suteja yang merupakan ketua IDI Wilayah Bali. 

"Karena Judex Factie memutus perkara tanpa memeriksa saksi korban dalam hal ini Ketua Umum PB IDI, maka hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP," kata Gendo.

Gendo selanjutnya menegaskan Judex Factie melanggar Pasal 183 KUHAP karena majelis hakim tidak mempertimbangkan bukti surat dan keterangan ahli yang disampaikan di depan persidangan. Walaupun hakim punya kewenangan untuk menilai, hakim terlihat tidak secara tepat untuk mempertimbangkan bukti surat sehingga dalam perkara ini sebenarnya tidak ditemukan dua alat bukti yang cukup. 

"Perkara ini tidak memenuhi dua alat bukti yang cukup," ujar Gendo.

Dalam memori kasasinya, tim  kuasa hukum Jerinx SID juga menguraikan Judex Factie juga melanggar Pasal 163 KUHAP, dengan tidak menanyakan keterangan yang bertentangan yang disampaikan oleh saksi di depan persidangan. Fakta yang ditemukan, ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo dalam persidangan memberikan dua keterangan berbeda yang saling bertentangan dan tidak pernah dipertanyakan oleh hakim.

Padahal Pasal 163 KUHAP pada intinya menyatakan bahwa apabila ada keterangan yang berbeda di depan persidangan, itu wajib ditanyakan oleh hakim. "Faktanya majelis hakim tidak pernah mempertanyakan hal tersebut kepada Wahyu Aji Wibowo," ujar Gendo.

Editor : Maria Christina

Halaman : 1 2