Senator Made Mangku Pastika Sebut RUU Provinsi Bali Butuh Dukungan Politik

Antara · Selasa, 03 Maret 2020 - 16:43:00 WITA
Senator Made Mangku Pastika Sebut RUU Provinsi Bali Butuh Dukungan Politik
Senator Bali Made Mangku Pastika (kanan) (Foto: Antara)

DENPASAR, iNews.id – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapil Bali, Made Mangku Pastika menyebut RUU Provinsi Bali mendesak untuk disahkah. Dia mengaku butuh dukungan politik untuk memperjuangkan RUU tersebut menjadi Undang-Undang.

"RUU Provinsi Bali ini sifatnya sangat mendesak dan penting, sehingga seharusnya seluruh komponen masyarakat Bali ikut berjuang," kata Pastika saat menyerap aspirasi masyarakat Bali di Denpasar, Senin (3/3/2020).

Pastika mengatakan, penyerapan aspirasi ini dilakukan untuk menyamakan persepsi dari berbagai komponen dan tokoh-tokoh terkait RUU Provinsi Bali.

Menurut Pastika, RUU Provinsi Bali harus mendapat dukungan kompak dari seluluh komponen warga agar RUU ini tidak hanya sekadar wacana saja.

"Mari kita bicara dari hati ke hati supaya kita kompak. RUU Provinsi Bali ini sesungguhnya perjuangan dari lama. Dari dulu ngomongin begini-begini tetapi akhirnya dulu nggak jadi-jadi" tutur mantan perwira tinggi Polri ini.

Karena itu, Pastika mengharapkan Pemprov Bali dapat mengintensifkan lobi-lobi politik agar jangan sampai RUU Provinsi Bali hilang dari pembahasan seperti saat dirinya menjabat Gubernur Bali.

Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan RUU Provinsi Bali bukan untuk membentuk daerah otonomi khusus (Otsus) baru. RUU itu justru untuk memperkuat otonomi di tingkat kabupaten/kota.

"Otonomi tetap di tingkat kabupaten/kota, dan melalui RUU Provinsi Bali, kami harapkan justru ketimpangan kabupaten/kota di Bali segera teratasi," ujar Koster

Dia menyebut sejumlah alasan mendasar terkait pengajuan RUU Provinsi Bali. Salah satunya yang termasuk fundamental ialah bahwa Bali dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958.

UU itu mengatur tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang masih berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950) dalam bentuk Negara Republik Indonesia Serikat (RIS).

Menurut Koster, UU itu sudah tidak relevan lagi karena Bali menjadi salah satu provinsi dari NKRI dan bukan lagi bagian negara federal RIS. 

"Saat itu misalnya, namanya masih Sunda Kecil dan Ibu kotanya di Singaraja. Dan ibu kota Provinsi Bali sekarang adalah Denpasar. Jadi undang-undang ini memang harus diubah," ucapnya.

Editor : Reza Yunanto