Sebar Ujaran Kebencian kepada Polisi dan SARA, Jumadi Diadili di PN Denpasar

Antara ยท Selasa, 28 Juli 2020 - 18:06 WIB
Sebar Ujaran Kebencian kepada Polisi dan SARA, Jumadi Diadili di PN Denpasar
Polisi menangkap Jumadi, pelaku ujaran kebencian di Denpasar, Bali. (dok iNews.id)

DENPASAR, iNews.id - Pengadilan Negeri (PN) Denpasar menggelar sidang perdana kasus ujaran kebencian kepada polisi dan suku, agama, ras, antargolongan (SARA). Terdakwa Jumadi (25) dijerat Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronika (ITE) dengan ancaman hingga enam tahun penjara.

"Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasaekan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)," kata Jaksa Penuntut Umum, Eddy Arta Wijaya di PN Denpasar, Selasa (28/7/2020).

Jaksa menjelaskan, kasus yang menjerat terdakwa bermula dari unggahan di akun Facebook miliknya bernama 'Jun Bintang'. Saat itu, salah seorang teman Facebook terdakwa membagikan postingan yang termuat digrup bernama "Patroli Jalan Raya Polda Jatim".

Kemudian terdakwa memberikan komentar yang ditujukan kepada polisi. "Semoga Indonesia ini ada perang biar polisinya enggak diem saja rugi bayar polisi itu".

Jaksa melanjutkan, pada 19 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 wita, terdakwa kembali membuka akun facebook miliknya dan melihat di grup Facebook bernama "Info Gilimanuk Bersatu" yang intinya berisi "orang Jawa tidak boleh ke Bali".

Kemudian terdakwa langsung memberi komentar yakni, "pasti bisa ke Bali lagi tenang saja kalau dilarang masuk Bali iya dibom saja kayak dulu biar mampus wkwkwk".

Jaksa menilai, pada pernyataan pertama terdakwa mengandung makna patut diduga perasaan ketidaksukaan terdakwa terhadap golongan atau profesi tertentu yaitu polisi.

"Sedangkan pada pernyataannya kedua, diduga bermakna mengungkapkan ketidaksukaan atau permusuhan terhadap golongan atau profesi tertentu dan anggapan bahwa polisi telah berlaku kejam terhadap rakyat," ujar Jaksa.

Dia mengatakan, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 A Ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Sidang selanjutnya, majelis hakim memutuskan untuk masuk ke agenda pemeriksaan saksi-saksi.


Editor : Reza Yunanto