Pemkab Badung Siapkan Strategi Percepatan Tekan Kemiskinan Ekstrem

BADUNG, iNews.id - Dalam upaya meningkatkan sinergitas pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan lembaga nonpemerintah untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa menghadiri Forum Konsolidasi Nasional Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim 2024 dengan tema "Kerja Bersama Hapuskan Kemiskinan" melalui Zoom Meeting di Rumah Jabatan Wakil Bupati Badung, Senin (26/2/2024).

Forum tersebut dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono.

Baca Juga

Hadiri Karya Melaspas, Bupati Badung Tanda Tangani Prasasti Pura Pasek Agung Tegal

Turut hadir seluruh daerah provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia beserta Kepala Perangkat Daerah Terkait, Kadis P2KBP3A Nyoman Gunarta, Kadis Capil AA Ngurah Arimbawa, Kadis Perkim AA Bayu Kumara Putra.

Ditemui seusai mengikuti zoom meeting, Wabup Suiasa mengatakan, sesuai dengan amanat Presiden RI Joko Widodo kepada kementerian lembaga/instansi, pemerintah provinsi, kabupaten/kota untuk membuat perencanaan, program, dan penganggaran serta aksi untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia pada 2024.

Baca Juga

Bangun Rumah Dinas Eselon III, Bupati Badung: Wujud Apresiasi pada Kejati Bali

"Dalam waktu tiga bulan yang tersisa, semua kementerian lembaga/instansi, pemerintah provinsi, kabupaten/kota untuk bisa mewujudkan target itu. Sementara, Pemkab Badung dalam penghapusan kemiskinan ekstrem sudah sesuai dengan target dan tidak perlu menunggu batas waktu yang ditentukan yakni 2024. Kita sudah bisa selesaikan di tahun 2023 dengan persentase 0,02 persen yang dikategorikan sudah mencapai target,” ujarnya.

Untuk mencapai angka 0 persen itu tidak mungkin bisa dicapai. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, pertama adanya warga yang kehidupannya tunggal, kedua warga lansia yang sekaligus jadi kepala keluarga, dan yang sejenis lainnya. Riil yang terjadi di lapangan.

“Terhadap kondisi ini yang kalau kita lihat jumlah 43 KK, akan terus menerus kita tekan serta mengantisipasi jangan sampai ada lagi pertumbuhan jumlah keluarga miskin ekstrem yang baru. Terhadap jumlah 43 KK akan dilakukan investigasi lagi tentang kondisi riil ke lapangan dan sebagai Ketua Tim akan langsung datang ke rumah-rumah untuk komunikasi serta dialog terkait apa yang jadi kebutuhan mereka," ucap Suiasa. 

Kemiskinan ekstrem itu, lanjutnya, akan ditekan dengan strategi yang bisa dilakukan, yakni mengurangi beban masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono menyampaikan bahwa angka kemiskinan ekstrem turun 1,12 persen pada 2023. Dia juga mengatakan, dengan komitmen tersebut, pihaknya bisa menyentuh angka 0 persen pada 2024.

"Pada Maret 2023 angka kemiskinan turun 1,12 persen, hal ini lebih baik dibandingkan 2022. Jika kita berkomitmen maka pada tahun 2024 angka kemiskinan kita bisa mencapai 0 persen," tuturnya.

Editor: Anindita Trinoviana