Pemkab Badung Gelar FGD Bahas Pemanfaatan Air Bawah Tanah

MANGUPURA, iNews.id - Pemerintah Kabupaten Badung bersama pemerintah pusat melaksanaan Focus Grup Diskusi (FGD) kerja sama dalam mejalankan kewenganan pelaksanaan Pengelolan Sumber Daya Air di Kabupaten Badung, Rabu (12/6/2024). Hadir sebagai narasumber Wahyudin selaku Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, Badan Geologi, Kementerian ESDM.

Hadir pula Kementerian Investasi/Badan Koordinator Penanaman Modal Republik Indonesia Andi Bardiansyah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali I Kadek Sutika, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung Ida Bagus Gede Arjana, PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung I Wayan Suyasa, dan Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Badung I Made Adi Adnyana.

Baca Juga

Pemkab Badung Siap Perebutkan Gelar Juara di Turnamen Tenis Bali Bangkit 2024

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung Ida Bagus Gede Arjana saat dihubungi mengatakan, pembahasan FGD kali ini adalah mengenai pemanfaatan air bawah tanah.

“Saat ini, pemanfaatan air bawah tanah untuk usaha cukup besar. Sesuai dengan undang-undang telah mewajibkan pengusaha untuk membayar pajak air bawah tanah. dalam diskusi kemarin, tampaknya para pengusaha ini ada niat baik untuk mengurus izin pemanfaatan air bawah tanah ini, tapi dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2023 masih memberiakn ruang hingga Juni 2026. Jadi masih ada waktu masyarakat atau pengusaha mempersiapkan persyaratannya untuk mengurus izinnya,” ujarnya.

Baca Juga

Bupati Giri Prasta Dampingi Ketum TP-PKK Pusat Kunker di Kabupaten Badung

Lebih lanjut dia mengatakan, pihaknya juga mengapresiasi kepada pengusaha dan masyarakat yang sumurnya sudah dipasangi water meter dan membayar pajak air bawah tanah.

“Artinya kepatuhan mereka membayar pajak kami apresiasi meskipun izinnya belum rampung. Dalam tertib administrasi pemerintahan kita juga menjadi temuan BPK, karena objek yang dipunguti pajak belum ada izinnya. sehingga nanti kedepan dengan adanya kegiatan ini, kita harapkan masyarakat atau pengusaha memiliki  izin mereka punya dan pajak juga mereka bayar sehingga tidak,” katanya.

Editor: Rizqa Leony Putri