Jokowi: Lockdown Kewenangan Pusat, Tidak Boleh Diambil Pemda

JAKARTA, iNews.id – Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan untuk melakukan lockdown adalah kewenangan pemerintah pusat. Hingga saat ini, pemerintah belum berpikir menerapkan kebijakan itu untuk penanganan covid-19.

"Perlu saya tegaskan yang pertama bahwa kebijakan lockdown baik di tingkat nasional maupun daerah adalah kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini tidak boleh diambil Pemda," ucap Presiden saat memberikan keterangan pers di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020).

Baca Juga

Jokowi: Transportasi Publik Harus Tersedia, Jangan Ada Kerumunan

Jokowi mengatakan, kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu menelaah secara mendalam terkait virus korona agar bisa menyelesaikan masalah.

Saat ini, kata dia, mengimbau masyarakat mengurangi mobilitas ke luar rumah. Selain itu, masyarakat menjaga jarak dan mengurangi kerumunan orang.

Baca Juga

Pemprov Bali: Tak Ada Alasan untuk Lockdown

"Sekarang ini yang paling penting yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain, menjaga jarak dan mengurangi kerumunan orang yang membawa risiko lebih besar pada penyebaran covid," kata dia.

Presiden menuturkan, saat ini yang terpenting untuk dilakukan adalah mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain.

Baca Juga

Beredar Kabar Bali Lockdown 25 Maret, Sekda: Itu Hari Nyepi

“Selain itu juga menjaga jarak dan mengurangi kerumunan orang yang membawa risiko lebih besar pada penyebaran covid,” katanya.

Karena itu, presiden meminta agar ketersediaan transportasi publik tidak sampai menyebabkan kerumunan, dan mengurangi tingkat kepadatan di moda transportasi.

“Sehingga kita bisa menjaga jarak,” katanya.

Editor: Reza Yunanto