Fadjroel Rachman Jelaskan Mengapa Jokowi Pilih Social Distancing ketimbang Lockdown

Okezone.com ยท Kamis, 19 Maret 2020 - 12:12 WIB
Fadjroel Rachman Jelaskan Mengapa Jokowi Pilih Social Distancing ketimbang Lockdown
Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman. (Foto: Dita Angga/Koran Sindo)

JAKARTA, iNews.id – Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman memberi penjelasan mengapa Jokowi tidak mengambil opsi lockdown. Menurut Fadjroel, Jokowi tidak ingin mengeluarkan kebijakan yang tidak terukur dan terkesan coba-coba. Karena alasan itu Jokowi memilih kebijakan pembatasan sosial atau (social distancing).

"Presiden Joko Widodo tidak memilih kebijakan karantina wilayah (lockdown), tetapi memilih kebijakan pembatasan sosial (social distancing). Dalam situasi pandemi Covid-19 sekarang, tak boleh ada kebijakan coba-coba yang tak terukur," kata Fadjroel melalui pesan singkatnya, Kamis (19/3/2020).

Hingga Rabu (18/3/2020), jumlah orang yang positif terinfeksi virus korona atau covid-19 di Indonesia mencapai 227 orang yang tersebar di berbagai wilayah. Jumlah kasus terbanyak berada di DKI Jakarta.

Fadjroel pun menyinggung soal efek kejut dari opsi lockdown yang diutarakan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan. Menurut dia, efek kejut dari opsi lockdown merupakan kebijakan yang kurang rasional dan tak terukur.

"Publik tak memerlukan kebijakan 'efek kejut' tapi kebijakan rasional dan terukur yang memadukan kepemimpinan organisasi, kepemimpinan operasional dan kepemimpinan informasi terpusat sebagaimana yang ditunjukkan Presiden Joko Widodo sebagai "panglima perang" melawan pandemi Covid-19," tuturnya.

Fadjroel mengatakan, seharusnya kebijakan yang diambil pemerintah pusat dan daerah mempertimbangkan tingkat nasional, terukur, serta penuh kehati-hatian. Mengingat, kebijakan yang diambil pemerintah baik di pusat maupun daerah berdampak luas pada jutaan rakyat Indonesia.

Mengenai pencegahan virus korona, dia memaparkan, pemerintah pusat dan daerah secara terukur wajib menjalankan kebijakan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan UUD 1945, UU UU No: 6/2018 tentang Karantinaan Kesehatan, lalu Inpres No. 4/2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia.

Aturan lainnya, Keppres No: 7/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Gugus Tugas yang dikomandoi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo ituberada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Selain itu juga memperhatikan peraturan teknis Menteri Kesehatan berupa Surat Edaran No.HK.02.01/Menkes/199/2020 tentang Komunikasi Penanganan Covid-19.

Fadjroel mengakui, karantina wilayah atau lockdown memang salah satu kebijakan yang tertuang dalam Nomor 6 Tahun 2018 sebagai respons atas kedaruratan kesehatan masyarakat. Namun, kata Fadjroel, kebijakan itu harus memperhatikan keselamatan dan kehidupan publik. Presiden Jokowi lebih memilih mengambil kebijakan pembatasan sosial (Social Distance).

"Bahwa benar menurut UU tersebut dimungkinkan adanya karantina wilayah (lockdown), tetapi kehati-hatian mempertimbangkan keselamatan dan kehidupan publik tetap menjadi prioritas dalam memutuskan kebijakan publik," ujarnya.


Editor : Reza Yunanto