Diawasi Ketat, Pelaku Usaha Money Changer Ilegal di Kuta Bali Lari ke Ubud

Antara ยท Selasa, 11 Februari 2020 - 12:55 WITA
Diawasi Ketat, Pelaku Usaha Money Changer Ilegal di Kuta Bali Lari ke Ubud
Ilustrasi money changer. (dok iNews.id)

GIANYAR, iNews.id – Sejumlah pelaku kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA) atau money changer tak berizin di kawasan wisata Kuta, Bali diduga telah berpindah ke kawasan wisata Ubud. Kepindahan tersebut karena pengawasan di Kuta mulai ketat.

"Kami melihat kecenderungan oknum penipu dalam kegiatan penukaran valuta asing yang dari Kuta lari ke Ubud karena di kawasan Kuta dan Seminyak itu sudah mulai ketat pengawasannya," kata Ketua Badan Pengurus Daerah Asosiasi Penukaran Valuta Asing (APVA) Bali, Ayu Astuti Dhama di Ubud, Kabupaten Gianyar, Senin (10/2/2020).

Menurut Ayu, modus penipuan yang umumnya dilakukan oknum pelaku money changer ilegal itu dengan melakukan kurang bayar terhadap transaksi penukaran mata uang asing dari wisatawan mancanegara.

"Karena kami mendapatkan informasi tamu (wisatawan) ditipu-tipu itu, maka kami melakukan pengamatan ke Ubud," ucapnya.

Dari hasil pemantauan APVA Bali, hingga akhir 2019 telah ditemukan sekitar 12 gerai money changer ilegal di kawasan wisata Ubud itu.

Oleh karena itu, APVA Bali mengapresiasi langkah Majelis Desa Adat di Ubud yang meminta pembekalan dan sosialisasi mengenai ketentuan usaha money changer di wilayahnya.

"Sosialisasi dan pembekalan ini sengaja diberikan kepada para bendesa (pimpinan desa adat) karena memang mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan kegiatan usaha penukaran valuta asing juga berada di wilayah desa adat," ujarnya.

Menurut Ayu, jika para pimpinan desa adat sudah paham, maka mereka bisa menginformasikan lebih lanjut mengenai ciri-ciri money changer tak berizin itu kepada masyarakat, dan kemudian melaporkan kepada pihak terkait jika di lingkungan sekitar ditemukan pelaku penukaran valas ilegal.

"Harapan kami, dengan adanya sosialisasi dan penandatanganan pernyataan bersama dengan melibatkan Majelis Desa Adat di Kecamatan Ubud ini, maka akan berkurang money changer tak berizin. Di samping kami memberikan pemahaman pada masyarakat bahwa usaha KUPVA masih menjanjikan bagi Ubud dengan geliat wisatanya yang bagus," katanya.

APVA Bali mengusulkan, untuk mengantisipasi kehadiran money changer ilegal, perlu dibuat kesepakatan adat tertulis atau Perarem bagi pelaku usaha penukaran valas yang akan beroperasi di kawasan Ubud.

"Kami mengapresiasi betapa 32 bendesa adat (pimpinan desa adat) di Kecamatan Ubud sangat antusias menyelamatkan wilayahnya dari pelaku 'money changer' bodong," ujar Ayu.


Editor : Reza Yunanto