Bupati Badung Ungkap Rancangan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD

BADUNG, iNews.id - DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2025–2026 dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Badung, bertempat di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Badung, Jumat (7/11/2025). Rapat dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti dan dihadiri Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa.

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan bahwa penyusunan Rancangan APBD 2026 difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar mandatori, wajib dan mengikat serta memenuhi kebutuhan belanja yang bersifat prioritas.

Baca Juga

Penetapan APBD Badung 2026 Ditunda, Ketua DPRD Desak Anggaran yang Realistis

Sehingga dipastikan keberlangsungan pelayanan dasar publik, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.

Untuk mewujudkan struktur APBD yang sehat dan realistis, Bupati Adi Arnawa menyampaikan koreksi atau perubahan proyeksi PAD pada Rancangan APBD 2026, yang semula lebih dari Rp11,5 triliun menjadi Rp9,5 triliun lebih atau berkurang sebesar Rp2 triliun.

“Ada penurunan sekitar Rp2 triliun. Itu berarti sejumlah program akan dirasionalisasi, dengan prioritas tetap pada kegiatan wajib dan pelayanan dasar,” ujarnya.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti mengatakan, rapat kali ini menjadi momen penting dalam penyusunan arah kebijakan keuangan daerah tahun 2026.

“Semua saran dan masukan dari fraksi sudah dijawab secara komprehensif oleh pemerintah daerah. Ini menjadi preseden baik untuk penyusunan APBD 2026 yang lebih realistis dan fokus,” ujarnya usai rapat paripurna.

Ia menyoroti penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari 10 persen menjadi 9,5 persen, yang dinilainya logis dan realistis berdasarkan capaian dua tahun terakhir.

“Evaluasi ini penting agar program dan kegiatan dinas tidak terlalu dipaksakan. Pendapatan harus menjadi acuan utama sebelum belanja. Kalau pendapatan tak tercapai, otomatis belanja akan dirasionalisasi,” ucap politisi asal Kuta ini.

Editor: Rizqa Leony Putri