BP Jamsostek Ungkap 100 Perusahaan di Bali Menunggak Iuran BPJS

Antara ยท Sabtu, 29 Februari 2020 - 18:06 WIB
BP Jamsostek Ungkap 100 Perusahaan di Bali Menunggak Iuran BPJS
BPJS Ketenagakerjaan. (Foto: Ist)

DENPASAR, iNews.id – Sebanyak 100 perusahaan di Bali menunggak pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek). Jumlah tunggakan mencapai Rp480 juta.

"Bagi kami yang utama sesungguhnya bukan soal angka, tetapi berapa tenaga kerja yang haknya bisa dipulihkan," kata kata Kepala BP Jamsostek Cabang Bali Denpasar, Mohamad Irfan, di Denpasar, Sabtu (29/2/2020).

Kepada perusahaan yang menunggak tersebut, BP Jamsostek telah berkirim surat untuk segera melunasi pembayaran. Namun surat tersebut tak digubris.

"Proses melalui surat sebelumnya sudah kami sampaikan untuk mengingatkan mereka ada kewajiban membayar iuran untuk melindungi pekerjanya," katanya.

Irfan menuturkan, karena surat tidak digubris, begitu pula melalui telepon dan media sosial, maka BP Jamsostek sempat memanggil manajemen 100 perusahaan tersebut untuk disampaikan secara langsung dampak jika tidak membayar iuran BPJS pekerjanya.

Dalam pemanggilan itu, BP Jamsostek mengingatkan bahwa jika iuran BPJS tak juga dibayarkan, maka para pekerjanya tidak akan bisa merasakan manfaat kepesertaan.

"Kalau menunggak, yang rugi itu pekerja dan perusahaannya sekaligus. Pekerja kasihan tidak bisa mendapatkan pelayanan dan perusahaan juga harus mengeluarkan uang lagi kalau sampai ada musibah yang dialami pekerjanya," ujarnya

Irfan menuturkan, berdasarkan hasil komunikasi saat pemanggilan, ada yang beralasan menunggak karena dari kondisi objektif bisnisnya sedang mengalami penurunan. Ada juga yang mengalihkan skala prioritas ke sektor lain.

Akhirnya, kata Irfan, BP Jamsostek menyepakati untuk memberikan tenggat waktu kepada perusahaan tersebut melunasi tunggakan.

Namun jika sampai dengan tenggat waktu dari komitmen yang diserahkan tidak melakukan pembayaran, maka BP Jamsostek akan menyerahkan masalah penunggakan itu kepada Kejaksaan dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Sebanyak 100 perusahaan tersebut, kata Irfan, didominasi perusahaan yang bergerak di sektor perhotelan dan jasa konstruksi.


Editor : Reza Yunanto