Bawaslu Bali Minta Diberikan Kewenangan Penindakan Pelanggaran Kampanye

Antara ยท Jumat, 19 November 2021 - 16:24:00 WITA
Bawaslu Bali Minta Diberikan Kewenangan Penindakan Pelanggaran Kampanye
Satpol PP Denpasar saat menurunkan alat peraga kampanye yang masih terpasang. (Foto: Antara)

DENPASAR, iNews.id - Bawaslu Bali meminta ada penambahan kewenangan dalam Pemilu 2024 mendatang. Salah satunya kewenangan eksekusi pelanggaran alat peraga kampanye (APK).

"Penambahan itu agar Bawaslu tidak hanya menerima, memeriksa, dan memutus dalam bentuk rekomendasi saja," kata Koordinator Hukum Bawaslu Bali, I Ketut Rudia di Denpasar, Jumat (19/11/2021).

Rudia mengatakan, permasalahan mendasar pada setiap tahap kampanye diantaranya pemasangan APK yang terjadi di luar zona yang sudah ditentukan oleh KPU. Hal tersebut termasuk dalam pelanggaran administratif.

"Terkait hal itu, harus ditindaklanjuti oleh Bawaslu, tetapi Bawaslu sendiri memiliki keterbatasan dalam menindaklanjuti hal tersebut. Kewenangan Bawaslu tidak dapat langsung mengeksekusi, melainkan merekomendasikan untuk dilakukan penurunannya," ujar Rudia.

Dia menambahkan, penanganan pelanggaran administrasi berupa APK melibatkan lintas instansi termasuk peserta pemilu dan Bawaslu bersifat sebagai pemberi rekomendasi.

"Penanganan pelanggaran administrasi melibatkan lintas instansi, dimulai dari Pengawas yang merekomendasikan ke KPU, lalu KPU meneruskan kepada peserta pemilu," katanya.

Menurut Rudia, apabila peserta pemilu tidak menurunkan APK, Bawaslu, KPU dan pemerintah (Satpol PP) melakukan koordinasi untuk menyusun jadwal penurunan. Kemudian Satpol PP sebagai eksekutor di lapangan dengan berbekal rekomendasi dari pengawas.

"Kami berharap agar Bawaslu dapat diberikan kewenangan dan otoritas untuk menerima, memeriksa, memutus dalam bentuk rekomendasi dan sekaligus mengeksekusi," kata mantan Ketua Bawaslu Bali ini.

Editor : Reza Yunanto

Bagikan Artikel: