Bali Minta Pemerintah Tambah Jumlah Warga Penerima JKN yang Dibiayai Pusat

Antara ยท Jumat, 27 Desember 2019 - 11:26 WITA
Bali Minta Pemerintah Tambah Jumlah Warga Penerima JKN yang Dibiayai Pusat
BPJS Kesehatan (foto dok iNews.id)

DENPASAR, iNews.id -  Pemprov Bali meminta pemerintah pusat menambah jumlah kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) pemerintah pusat hingga 40 persen dari jumlah penduduk Bali dengan pendapatan terendah. 

Berdasarkan data BPJS Kesehatan, hingga 1 Desember 2019, jumlah peserta JKN dari segmen PBI pusat di Bali sebanyak 872.049 orang, atau sekitar 21,54 persen. Sementara yang dibiayai oleh APBD sebanyak 1.417.169 orang.

"Mohon dukungan agar PBI Pusat ditingkatkan menjadi 40 persen dari jumlah penduduk Bali dengan pendapatan terendah, karena sesungguhnya pemerintah pusat memiliki kewajiban untuk membantu penduduk miskin dan tidak mampu di daerah," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bali, Ketut Suarjaya di Denpasar, Kamis, (26/12/2019).

Suarjaya menyampaikan itu dalam acara serap aspirasi warga oleh anggota DPD RI asal Bali Anak Agung Gde Agung.

Menurut Suarjaya, jika usulan 40 persen tersebut disetujui pemerintah pusat, berarti jumlah peserta JKN segmen PBI pusat menjadi 1.694.793 orang.

"Kalau ini berhasil, PBI Pusat naik menjadi di atas 1,6 juta jiwa, tentunya akan luar biasa membantu pemerintah daerah," ujarnya.

Di samping itu, mulai 2020 ada manfaat tambahan JKN-KBS yang meliputi pelayanan kesehatan tradisional komplementer di puskesmas, pelayanan ambulance gawat darurat, pelayanan transportasi jenazah antarkabupaten/kota, penanganan keluhan terintegrasi dan visum et repertum.

"Kami juga minta pemerintah pusat supaya tetap memberikan subsidi premi untuk pelaksanaan JKN, tidak hanya terputus 2019, khususnya untuk PBI Daerah," kata Suarjaya.

Dalam kesempatan itu, Suarjaya juga meminta dukungan dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Bali, terutamanya anggaran pemerintah pusat ke daerah supaya diperjuangkan oleh senator dari Bali.

"Bali selama ini mendapat DAK baik fisik maupun nonfisik, tetapi nilainya sedikit sekali. DAK fisik untuk rumah sakit dan puskesmas, sedangkan non-fisik berupa bantuan operasional kesehatan, mohon agar bisa ditingkatkan," ujarnya

Atas masukan itu, anggota DPD RI Anak Agung Gde Agung mengatakan Bali pantas mendapatkan reward atau penghargaan dari pemerintah pusat karena dari kepesertaan sudah mencapai 95 persen UHC. Di samping itu, peserta JKN dari Bali termasuk yang taat membayarkan premi.

"Bahan-bahan yang saya dapatkan ini akan masuk ke dalam pembahasan di Komite III dan diplenokan, serta selanjutnya akan disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan instansi terkait di pusat," ucap senator DPD RI yang duduk di Komite III ini.


Editor : Reza Yunanto