ASN di Bali Diminta Sukseskan Sensus Penduduk Online 2020

DENPASAR, iNews.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra meminta seluruh ASN di Provinsi Bali menyukseskan Sensus Penduduk online 2020. Ditargetkan pada 24 Februari, seluruh ASN tetap maupun kontrak di pemerintahan Bali telah selesai mengisi sensus online tersebut.

"Tidak menyita banyak waktu, jadi tak ada alasan untuk tidak selesai. Kecuali yang bersangkutan memang malas," katanya di Denpasar, Jumat (20/2/2020)

Menurutnya, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari komitmen yang diutarakan Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali Adi Nugroho, pada 15 Februari 2020.

Saat itu, Gubernur Bali menyampaikan dukungan terhadap suksesnya pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 di provinsi ini.

Untuk mengejar target 100 persen, pihaknya telah mengeluarkan instruksi kepada semua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Bali agar menggerakkan seluruh pegawai baik ASN maupun non-ASN untuk segera melaksanakan sensus.

"Saya kira waktunya sangat cukup untuk mencapai target 100 persen pada 24 Februari 2020," jelas mantan Kepala Pelaksana BPBD Bali itu.

Dia pun meminta seluruh ASN memanfaatkan waktu beberapa hari ke depan, khususnya Sabtu dan Minggu untuk pengisian data Sensus Penduduk secara daring tersebut.

Dia juga telah menugaskan Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Bali untuk memonitor pelaksanaan SP 2020 di lingkungan Pemprov Bali.

Untuk memudahkan pemantauan, Kepala OPD diminta melaporkan perkembangan Sensus Penduduk di lingkungan masing-masing secara langsung kepada Sekda Provinsi Bali.

Sebagai informasi, Sensus Penduduk berbasis Online baru pertama kali digelar di Indonesia dan dilaksanakan mulai 15 Februari hingga 31 Maret 2020 atau selama 45 hari.

Untuk pengisian data secara online itu, masyarakat bisa mengakses link sensus.bps.go.id, dan lanjut melengkapi data yang diminta.

Pemerintah sangat membutuhkan data yang akurat sebagai acuan untuk merancang perencanaan dan menentukan arah kebijakan pembangunan.

Editor: Reza Yunanto