MANGUPURA, iNews.id -Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kabupaten Badung melakukan pembinaan dan pengawasan pelayanan publik di Kantor Samsat Mengwi, Kabupaten Badung, Jumat (14/6/2024). Upaya ini dilakukan untuk menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat yang terekam dalam aplikasi Siduli.
Pengawasan ini dipimpin oleh Kasi Pengawasan Polres Badung IPTU I Ketut Pineh, selaku sekretaris UPP Saber Pungli Kabupaten Badung. Kemudian, diterima langsung Kasi Penagihan dan Keberatan UPTD PPRD Kabupaten Badung I Made Adi Sathya Pratama.
Turut mendampingi seluruh unsur terkait, meliputi Pokja Inteligen, Pokja Pencegahan, Pokja Penindakan, dan Pokja Yustisi.
Ditemui usai pengawasan, Pokja Penindakan KBO SatReskrim Polres Badung Ipda I Made Dwi Somadi Putra mengatakan, pihaknya mendatangi Samsat Badung untik menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat yang terekam dalam aplikasi Siduli.
Adapun laporan tersebut sebelumnya telah diturunkan dari pusat ke provinsi, kemudian diturunkan ke daerah ke kabupaten.
“Dalam laporan tersebut, kami turun ke lapangan untuk melihat situasi dan kondisi, mencari fakta sesuai dengan laporan di lapangan,” katanya.
Lebih lanjut dikatakan, sesuai pengawasan di lapangan, pihaknya sudah melakukan pengecekan dari sisi luar hingga ke dalam. Dari pengawasan tersebut, di hari-hari tertentu memang terjadi kepadatan.
Namun, menurutnya, kepadatan tersebut diakibatkan dari banyaknya pelayanan yang memang mengharuskan masyarakat untuk mengantri.
Saat itu, pihaknya menemukan memang terjadi perbedaan antrian. Namun, dia menyebutkan kalau hal ini diakibatkan karena pengurusan pajak progresif.
“Jadi, adanya perbedaan antrian yang dipanggil itu kita temukan di lapangan akibat dari pengurusan progresif, sehingga ada progresif yang memang harus agak lama diurus oleh si WP. Kemudian, bagi WP yang memang sudah lengkap datanya itu, pasti lebih dulu dipanggil karena memang lebih mudah untuk lengkapi administrasinya,” ucapnya.
Editor : Rizqa Leony Putri
Artikel Terkait