KUTA, iNews.id - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno meminta sektor perbankan untuk memberiksan program restrukturisasi kredit. Ini dilakukan untuk mengantisipasi bertambahnya jumlah hotel di Bali yang mengalami pailit sebagai dampak pandemi Covid-19.
"Ini menjadi perhatian utama kita, ini harus priroritas. Saya tidak ingin sektor ini rusak secara permanen," kata Sandi di Kuta, Badung, Bali, Minggu (31/1/2021).
Sandi menambahkan, dirinya tidak ini sektor pariwisata rusak secara permanen sehingga jadi kuburan massal.
"Jangan sampai ini jadi kuburan massal dari pengusaha nasional yang memiliki investasi di pariwisata," katanya.
Lebih lanjut Sandi mengatakan, program restrukturisasi kredit ini diharapkan dilakukan oleh bank swasta maupun bank milik pemerintah.
"Saya minta program reksturiksasi ini tidak terbatas hanya untuk bank-bank pemilik negara. Tapi secara keseluruhan perbankan baik swasta maupun negara untuk memberikan keringanan," kata Sandi.
Tak hanya itu, Sandi juga berharap agar rencana program stimulus senilai Rp9,9 triliun segera terealisasi.
"Stimulus 9,9 Triliun kami harapkan bisa cepat. Karena begitu ada kerusakan permanen, imbas di lapangan kerja sangat dahsyat," katanya.
Sementara itu, komponen pariwisata Bali yang juga Managing Director The Nusa Dua Bali, I Gusti Ngurah Ardita berharap pemerintah segera memberikan solusi dengan menyiapkan formula terbaik bagi pemulihan pariwisata secara nasional.
"Ini agar keterpurukan bisnis pariwisata sebagai dampak pandemi tidak terus berkepanjangan," harap Ardita.
Menurutnya, minimnya kunjungan wisatawan domestik dan belum adanya kepastian terkait pembukaan pariwisata mancanegara membuat sejumlah hotel di bali telah dinyatakan pailit dan puluhan hotel lainnya terganggu operasionalnya.
Dari sejumlah hotel di Bali yang telah dinyatakan pailit salah satunya bahkan berada di sekitar kawasan elit Nusa Dua, Kuta Selatan.
Belum adanya kepastian mengenai status kepemilikan hotel membuat para karyawan diselimuti kecemasan karena ancaman PHK sudah nyata di depan mata.
Meski telah dinyatakan pailit, operasional hotel diupayakan tetap berjalan seperti biasa walaupun okupansi hotel anjlok hingga ke titik terendah.
Demi menghindari PHK massa, para karyawan terpaksa bekerja bergiliran dengan sistem lima hari kerja dalam sebulan dan rela menerima gaji jauh dari standar UMK maupun UMP.
Editor : Nur Ichsan Yuniarto
Artikel Terkait