BALI, iNews.id - Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat menyerukan perubahan cara pandang dalam menjaga lingkungan melalui konsep Tobat Ekologis. Seruan ini disampaikan di tengah ancaman perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pencemaran plastik yang semakin membebani ekosistem perairan dunia.
Jumhur menyampaikan hal tersebut saat membuka Konferensi Perairan Internasional Global Environment Facility (GEF) ke-11 atau IWC-11 di Bali, 19 Oktober 2026.
Konferensi bertema, Perairan Bersama, Solusi Transformatif: Memungkinkan Perubahan Sistem itu mendorong kerja sama lintas negara untuk mengatasi persoalan perairan secara menyeluruh.
"Krisis saat ini menuntut lebih dari sekadar solusi yang terfragmentasi dan berbasis proyek. Sebagaimana tema konferensi ini mengingatkan kita, kita memerlukan solusi sistemik dan transformatif yang memadukan kebijakan, inovasi, pendanaan berkelanjutan, serta tata kelola yang kuat lintas batas," kata Jumhur.
Dia menjelaskan, persoalan perairan tidak bisa diselesaikan melalui program yang berjalan sendiri-sendiri. Diperlukan kebijakan terpadu, pendanaan berkelanjutan, inovasi dan tata kelola yang kuat agar upaya perlindungan lingkungan menghasilkan dampak nyata.
Dia juga menilai, IWC-11 menjadi bagian penting dari persiapan menuju Konferensi Air Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Abu Dhabi pada Desember 2026. Kesepakatan dan kemitraan yang dibangun di Bali diharapkan memperkuat agenda aksi air global.
"Komitmen, kemitraan, dan transformasi sistem yang kita bentuk di Bali ini akan membangun momentum serta menentukan agenda global untuk aksi air di Abu Dhabi dan seterusnya," kata Menteri Jumhur.
Menurutnya, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia membawa empat prioritas dalam konferensi tersebut. Prioritas pertama, yaitu mencegah pencemaran sejak dari sumbernya, mulai dari kawasan perkotaan, industri, hingga sungai, sebelum limbah mencapai pesisir dan laut.
Menurutnya, prioritas kedua, yaitu memulihkan ekosistem dengan mengutamakan hasil yang terukur, termasuk peningkatan kesehatan lingkungan dan ketahanan masyarakat.
Ketiga, memperkuat kerja sama lintas batas melalui pembangunan kepercayaan, pertukaran data, dan pengelolaan bersama dengan tetap menghormati kedaulatan setiap negara.
Dia menuturkan, prioritas keempat menitikberatkan pada pendekatan berbasis masyarakat dan kearifan budaya. Indonesia mendorong perpaduan ilmu pengetahuan modern dengan pengetahuan lokal, salah satunya tercermin dalam sistem irigasi Subak di Bali yang telah diakui UNESCO.
"Keempat yakni pendekatan berbasis masyarakat dan kearifan budaya. Mengintegrasikan sains modern dengan pengetahuan lokal, sebagaimana tercermin dalam sistem irigasi Subak di Bali yang telah diakui oleh UNESCO," ucapnya.
Untuk mendukung keempat prioritas tersebut, dia memperkenalkan konsep Tobat Ekologis sebagai ajakan mengubah hubungan manusia dengan alam. Konsep ini, menurut dia, bukan sekadar penyesalan atas kerusakan lingkungan, melainkan dorongan untuk menghentikan praktik yang merusak dan beralih pada upaya perlindungan serta pemulihan alam.
"Tobat Ekologis bukan sekadar ungkapan penyesalan atas kerusakan lingkungan. Ini merupakan seruan untuk melakukan transformasi menyeluruh dalam cara kita berinteraksi dengan alam, beralih dari pola pikir eksploitasi menuju pola pikir yang mengedepankan harmoni, perlindungan, dan persaudaraan dengan semua makhluk hidup," katanya.
Dia menyampaikan, lima langkah dalam penerapan Tobat Ekologis, yakni mengevaluasi dampak aktivitas masa lalu, menghentikan praktik yang merusak, memperbaiki kebiasaan dan kebijakan, memulihkan ekosistem, serta menerapkan praktik berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari dan tata kelola pemerintahan.
"Sudah saatnya mengubah filosofi ini menjadi tindakan nyata yang langgeng demi sungai yang lebih bersih, laut yang lebih sehat, dan masyarakat yang tangguh," ucapnya.
Memasuki siklus GEF-9, Indonesia juga menyambut fokus pada perairan tawar lintas batas, ekosistem pesisir, serta dukungan terhadap Perjanjian Keanekaragaman Hayati di Luar Yurisdiksi Nasional atau BBNJ.
Dia menekankan, perlunya perubahan pendekatan pendanaan, dari proyek-proyek terpisah menjadi investasi yang menghasilkan manfaat lingkungan jangka panjang.
"Setiap dolar yang diinvestasikan harus menghasilkan perbaikan yang terverifikasi dalam hal kualitas air, keanekaragaman hayati, penguatan kelembagaan, dan penghidupan masyarakat," katanya.
Dalam konferensi tersebut, dia mendorong peserta memperkuat tata kelola lintas batas, memperluas inovasi berbasis sains dan pendanaan, serta memastikan setiap program menghasilkan manfaat lingkungan yang nyata dan berkelanjutan.
"Biarlah Bali dikenang bukan sekadar sebagai kota tuan rumah, melainkan sebagai tempat lahirnya langkah-langkah tegas yang mendorong agenda air global menuju Abu Dhabi. Perairan yang kita miliki bersama merupakan tanggung jawab kita bersama," ucapnya.
Konferensi ini turut dihadiri Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan RI Irwan Meilano, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, perwakilan Pemerintah Provinsi Bali, Sekretaris Jenderal Badan Lingkungan Hidup Abu Dhabi Shaikha Salem Al Dhaheri, serta perwakilan UNDP dan GEF.
Sejumlah pejabat dan perwakilan organisasi internasional, termasuk UNESCO, UNEP, FAO, dan UNDSS, juga menghadiri kegiatan tersebut.
Editor : Kurnia Illahi
Artikel Terkait