NUSA DUA, iNews.id – Organisasi kesehatan dunia (WHO) meluncurkan buku panduan untuk parlemen dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19.
Peluncuran buku tersebut dilakukan langsung Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus yang hadir secara virtual dalam forum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di BICC, Nusa Dua, Bali, Selasa (22/3/2022).
Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, DPR menyambut baik peluncuran buku panduan WHO untuk parlemen mengenai peraturan kesehatan internasional.
“Peluncuran buku pegangan ini adalah satu hal, tetapi yang lebih penting bagi kita adalah meningkatkan upaya kolektif,” ujar Puan.
Dia mengatakan, DPR memiliki peran penting membantu Pemerintah dan pihak-pihak lainnya dalam menghadapi situasi darurat kesehatan.
Peran yang diambil oleh DPR saat situasi darurat itu terkait urusan legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
“Saat pandemi atau bencana melanda, semua orang berperan menjaga kesehatan masyarakat. Pandemi membuat kita menyadari peran anggota parlemen dalam kedaruratan medis,” kata Puan Maharani.
Dalam pertemuan itu, Puan menyampaikan pandemi Covid-19 membuka kelemahan sistem dan kurangnya kesiapan dunia dalam menanggulangi kedaruratan kesehatan.
“Saat kita dihadapkan dengan ancaman, risiko, dan kerentanan, kita menyadari urgensi untuk pendekatan semua (jenis) bahaya (ancaman, Red), (pendekatan) multisektoral, dan terkoordinasi untuk kesiapsiagaan darurat kesehatan,” katanya.
Dia menegaskan, pandemi Covid-19 ini jadi momentum untuk meningkatkan kepemimpinan parlemen dalam penanggulangan krisis kesehatan.
“Parlemen harus mengambil peran utama mempromosikan kesiapsiagaan darurat kesehatan negara,” ujar Puan Maharani.
Dalam forum itu, dia pun mengajak delegasi parlemen dari 115 negara untuk membuat undang-undang kesehatan yang lebih komprehensif dan proporsional di negara masing-masing.
Puan juga mendorong kebijakan itu memperhatikan kebutuhan perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan.
Sekretaris Jenderal IPU Martin Chungong menyampaikan buku panduan WHO itu memperkuat kapasitas parlemen dalam menghadapi situasi darurat kesehatan.
“IPU harus ambil bagian karena parlemen punya kekuatan membuat hukum, dan pemerintah butuh dukungan parlemen mengatasi pandemi,” kata Chungong.
Editor : Kastolani Marzuki
Artikel Terkait