BADUNG, iNews.id - Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Badung I Made Sunarta didampingi Anggota DPRD Badung I Nyoman Satria menerima dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2025.
Dokumen tersebut diserahkan langsung Sekda Kabupaten Badung Ida Bagus Surya Suamba di Ruang Kerja Pimpinan DPRD Kabupaten Badung, pada Rabu (6/8/2025).
Turut hadir mendampingi Plt Sekretaris Dewan I Gde Surya Kurniawan, Kepala Bappeda I Made Wira Dharmajaya dan Plt BPKAD kabupaten Badung.
Made Sunarta menyatakan bahwa agenda kali ini mencakup penerimaan KUA-PPAS Perubahan 2025 serta KUA-PPAS Induk 2026 untuk dibahas oleh DPRD Badung hingga November 2025.
"Agenda hari ini, kami Pimpinan DPRD Badung bersama salah satu Anggota, pak Satria, menerima KUA-PPAS Perubahan 2025. Kemarin rancangan ini sudah selesai," ucapnya.
"Kedua, kami menerima penyerahan KUA-PPAS Induk 2026 untuk dibahas oleh DPRD sampai November 2025, sehingga nanti bisa menjadi APBD 2026. Itu yang kami terima, dan akan kami tindak lanjuti mulai hari Senin nanti," tuturnya.
Ia juga menyampaikan Pimpinan DPRD Badung akan membahas penetapan jadwal serta agenda pembahasan KUA-PPAS 2026, pada Senin, 9 September 2025 mendatang.
"Kami baru menerima dan belum sempat membaca secara detail, tapi saya dengar ini masih lanjutan dari pembangunan infrastruktur, khususnya jalan-jalan yang akan kita selesaikan," katanya.
Harapannya, pada 2026 bisa terus berlanjut. Kemarin, ada pengadaan tanah sebesar Rp1,4 triliun untuk Jalan Barat Selatan, termasuk kemungkinan sampai Canggu. Pada 2026, menurut informasi awal yang saya terima, infrastruktur itu akan terus berlanjut," imbuhnya.
Made Sunarta juga menambahkan, sebagian pinjaman daerah senilai Rp1,49 triliun masuk ke Perubahan 2025 dan sisanya masuk ke Induk 2026.
"Mekanisme pinjaman ini sudah dikomunikasikan oleh Ketua DPRD dan Bupati, sudah masuk di KUA-PPAS, artinya sudah dibahas dan disetujui," katanya.
"Untuk sumber pinjaman, informasinya dari BPD Bali dalam bentuk konsorsium. Biasanya kalau pinjaman besar diatas Rp500 miliar memang dilakukan secara konsorsium dengan beberapa bank," ucapnya.
Editor : Rizqa Leony Putri
Artikel Terkait