DENPASAR, iNews.id - Anggaran kebencanaan 2026 menyusut drastis hingga menjadi sorotan DPR. Hal ini disampaikan anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan asal Bali I Ketut Kariyasa Adnyana yang mendesak pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) meninjau ulang kebijakan penurunan anggaran penanganan bencana tahun 2026.
Ketut Kariyasa menilai pemangkasan anggaran kebencanaan 2026 berpotensi melemahkan kemampuan negara dalam melakukan intervensi saat terjadi bencana, sementara frekuensi dan skala bencana di Indonesia justru terus meningkat.
“Saya nggak kebayang dengan anggaran yang sangat terbatas di 2026, anggaran kebencanaan dari Rp519 miliar menjadi Rp179 miliar,” kata Ketut Kariyasa, Sabtu (31/1/2026).
Anggota DPR RI dari dapil Bali itu juga mengingatkan penanganan bencana saat ini masih dibebani utang anggaran kebencanaan yang belum terselesaikan.
“Dan kita tahu kapasitas dan kuantitas bencana itu makin meningkat. Dan disampaikan di sini ada sekitar hampir Rp1,4 triliun yang masih mengutang,” ujarnya.
Selain beban utang, Ketut menyoroti penurunan signifikan pagu anggaran kebencanaan 2026 yang dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan di lapangan.
“Di lain pihak, anggaran pagu di 2026 itu terjadi penurunan dari Rp519 miliar ke Rp179 miliar,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ketut Kariyasa mempertanyakan langkah konkrit yang bisa diambil Kemensos dalam menghadapi situasi kebencanaan dengan keterbatasan anggaran.
“Nah, apa yang bisa dilakukan oleh Kementerian Sosial dalam keadaan seperti ini?” ucapnya.
Dia mencontohkan penanganan bencana di wilayah Sumatra yang berdampak pada ratusan ribu warga, namun tidak diimbangi dengan dukungan anggaran memadai dari pemerintah.
Ketut juga mengingatkan pemerintah untuk lebih waspada terhadap dampak perubahan iklim dan pemanasan global yang meningkatkan risiko bencana di Indonesia.
Editor : Donald Karouw
Artikel Terkait